tirto.id - Polri siap mendukung kebijakan pemerintah pusat jika kebijakan lockdown diterapkan, termasuk pengawalan kendaraan angkutan logistik.
“Pada prinsipnya, Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah. Kemudian mengacu pada prinsip 'keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi'," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Senin (30/3/2020).
Apa pun yang diputuskan oleh pemerintah, kata dia, Polri siap membantu.
"Tentu akan kami persiapkan dengan kegiatan tersebut. Polisi siap bantu pemerintah," imbuh Argo.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/414/III/OPS.2./2020 bertanggal 28 Maret 2020.
Surat itu memerintahkan seluruh jajaran polisi di wilayah Jakarta untuk menyiapkan rencana pengamanan terkait penutupan akses keluar-masuk Ibu Kota dalam pandemik virus COVID-19.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan surat tersebut sebagai undangan rapat koordinasi.
"Telegram itu kalau disimak dengan betul, meminta para Kabag Ops masing-masing polres untuk hadir rapat koordinasi dalam rangka pelatihan simulasi," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (30/3/2020).
Rapat itu membahas simulasi penutupan jalur di Jakarta.
Jajaran Polda Metro Jaya harus bersiap bila pemerintah menetapkan karantina wilayah. Nantinya masing-masing polres sudah mengetahui upaya yang mesti dilakukan dan hingga hari ini tidak ada penutupan ruas jalan di area Jakarta. Simulasi pun tidak digelar di lapangan.
“Simulasi ini kami lakukan di Polda, bukan di lapangan. Maka kami meminta data (area yang akan disekat) masing-masing polres. Data dikumpulkan dan dirapatkan hari ini,” ucap Yusri.
Dia menyatakan hal itu sama seperti sistem pengamanan (sispam) kota perihal pengamanan pemilu. "Supaya bisa mengingatkan anggota. Inilah kegunaan simulasi," sambung dia.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Abdul Aziz
