tirto.id - Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan poin dalam pakta integritas yang meminta Prabowo menjamin pemulangan Rizieq Shihab jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2019 tak akan mengintervensi penyidikan kasus itu.
“Tidak benar intervensi tersebut. Presiden meminta Polri untuk menjalankan mekanisme hukum secara profesional,” kata dia di Mabes Polri, Senin (17/9/2018).
Menurut dia, untuk kasus pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu ada tim khusus yang masih bekerja dalam menangani perkara tersebut.
“Untuk kelanjutannya, nanti Kabareskrim yang akan menyampaikan,” kata dia.
Minggu (16/9/2018), Prabowo menandatangani pakta integritas berisi 17 poin kontrak politik. Pakta itu diteken oleh Prabowo dan perwakilan peserta Ijtima Ulama II, yaitu KH Abdul Rosyid Abdullah Syafii serta Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak.
Poin ke-16 dari pakta integritas GNPF Ulama yang disetujui Prabowo menyebutkan siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia.
Dukungan GNPF untuk Prabowo memang bukan hal baru. Sejumlah tokoh pentolan aksi 212 ini telah mengusulkan nama ketua umum Gerindra itu pada Ijtima Ulama I yang digelar pada 27-29 Juli 2018.
Selain itu, mereka juga merekomendasikan nama Salim Segaf Al-Jufri dan Abdul Somad Batubara untuk menjadi bakal cawapres Prabowo, tapi gagal karena Prabowo lebih memilih Sandiaga.
Rizieq pergi ke Makkah setelah Polri menjeratnya dalam kasus dugaan pornografi pada akhir April 2017. Pada 21 Februari 2018, Rizieq dikabarkan bakal pulang ke Jakarta. Jemaahnya, yang mayoritas anggota FPI, berbondong-bondong menjemput Rizieq di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun ternyata pentolan FPI itu batal pulang.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Dipna Videlia Putsanra
