tirto.id - Polri angkat bicara mengenai efisiensi yang diberlakukan pemerintah kepada kementerian maupun lembaga. Efisiensi tersebut diklaim tidak mengganggu kerja-kerja Polri.
"Setiap kali ada pertemuan Bapak Kapolri juga menekankan, termasuk pada rapim TNI-Polri kemarin untuk melaksanakan efisiensi anggaran, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya. Baik itu untuk perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, ataupun hal lainnya," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
Dijelaskan Sandi, efisiensi anggaran ini dipedomani Polri agar program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis bisa berjalan.
"Sehingga program Bapak Presiden pun bisa kita kerjakan sekaligus juga menghemat penggunaan anggaran juga kita laksanakan," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Kapolri, Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, mengungkapkan bahwa anggaran di Polri untuk 2025 mengalami penurunan setelah dilakukan rekonstruksi anggaran oleh Kementerian Keuangan.
Dalam paparannya, Wahyu menjelaskan bahwa anggaran Polri yang telah disetujui oleh Komisi III DPR RI ditetapkan Rp106 triliun dari total sebelumnya Rp126,6 triliun. Jumlah tersebut mengalami efisiensi sebesar 16,26 persen atau Rp20,5 triliun.
"Kemudian di dalam rekonstruksi anggaran Polri sesuai inpres, hasil rapat dengan kemenkeu, menghasilkan efisiensi anggaran polri sejumlah Rp20,5 triliun. Ini sebesar 16,26 persen dari anggaran Polri 2025," kata Wahyu dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Wahyu menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tersebut berdampak pada belanja barang dan belanja modal Polri di tahun anggaran 2025. Wahyu menjelaskan bahwa belanjar barang mengalami efisiensi 26,91 persen dari Rp34,007 triliun dan tersisa saat ini Rp27,3 triliun. Sedangkan, belanja modal mengalami efisiensi 26,14 persen dari total Rp33,09 triliun dan menyisakan Rp19,1 triliun.
Wahyu menjamin bahwa gaji atau belanja pegawai akan tetap utuh dan tidak mengalami efisiensi anggaran.
"Kalau diurai ini di luar dari belanja pegawai, yang terkena rekonstruksi adalah belanja barang dan belanja modal," kata Wahyu.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
