tirto.id - Polri akan memproses hukum importir yang terbukti menimbun dan memainkan harga kedelai dalam masa kelangkaan kedelai di pasaran.
"Polri merespons kelangkaan kedelai di pasar terutama importir, apabila ditemukan dugaan pidana, Satgas Pangan lakukan penegakan hukum," ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).
Satgas Pangan Bareskrim Polri juga telah mengecek gudang-gudang importir seperti milik PT Segitiga Agro Mandiri di Bekasi, PT FKS Mitra Agro dan PT Sungai Budi du Tangerang. Argo melanjutkan, total kebutuhan kedelai nasional mencapai 3.130.495 ton.
Rinciannya, 3.092.351 ton industri, 13.480 ton konsumsi, 9.858 ton benih, dan 14.806 ton tercecer. Sementara, pemenuhan lokal mencapai 296.124 ton dan pemenuhan impor tercatat 3.180.916 ton. Kepala Satgas Pangan Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika menginstruksikan satgas di tiap Polda untuk mengecek harga dan ketersediaan kedelai.
Harga kedelai di awal tahun ini melonjak, yang menyebabkan perajin tahu tempe mogok produksi selama tiga hari. Pasokan tahu dan tempe menghilang di pasaran pada 1-3 Januari. Harga kedelai jadi Rp9.000 per kilogram atau naik Rp2.000 dari sebelumnya. Kenaikan itu dinilai membebani pengusaha.
Polri berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan pihak terkait guna menelusuri dugaan penimbunan dan permainan harga kedelai. Masa pandemi COVID-19 turut memengaruhi harga kedelai di pasar dunia.
"Berdasarkan data FAO, pada Desember 2020 ada kenaikan harga kedelai di pasar global sebesar 6 persen, dari harga awal 435 dolar AS menjadi 461 dolar AS per ton," ucap Helmy.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
