tirto.id - Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, akan mengusulkan Fraksi PDIP agar jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta diperpanjang.
Masa jabatan Heru Budi akan berakhir pada 17 Oktober 2024 mendatang, sehingga Kemendagri akan meneruskan kembali usulan DPRD DKI kepada Presiden soal nama calon Pj Gubernur DKI yang baru.
“Saya akan mengusulkan kepada teman-teman di Fraksi saya PDI Perjuangan, agar jabatan Pak Heru diteruskan, ini biar normal saja, daripada pakai yang baru nanti dia harus belajar lagi, karena ini jabatannya cuma 3-4 bulan,” ujar Jhonny, dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).
Jhonny menilai Heru Budi Hartono piawai dalam menangani masalah yang dialami warganya. Bahkan Kepala Sekretariat Presiden RI itu dianggap responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat selama hampir dua tahun menjadi Pj Gubernur.
Heru Budi dinilai bisa menjalankan roda pemerintahan di Jakarta dengan baik. Salah satu indikatornya, lanjut Jhonny, pengaduan masyarakat yang diterima pemerintah langsung direspons Heru.
“Saya kasih contoh saat saya di Komisi E (Wakil Ketua Komisi E periode 2019-2024), ketika anggota DPRD mewacanakan pendidikan gratis di sekolah swasta, beliau menyambutnya,” ujar Jhonny.
Jhonny mengatakan, Heru langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menelaah usulan Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut. Sikap Heru ini, ungkap Jhonny, memiliki kemauan politik atau political will untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warganya.
“Contoh juga kayak guru-guru honorer ribuan, yang belum diangkat nanti menjadi KKI (Kontrak Kerja Individu), beliau bisa memberikan percepatan sehingga mereka semua bisa diangkat (statusnya),” katanya.
Bahkan, lanjut Jhonny, guru honorer yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), bisa Heru selesaikan dengan baik. Karena itu, dia menganggap kecepatan Heru dalam mengambil respons kebijakan terhadap warganya patut diapresiasi.
“Ketika kami juga meminta respon dari beliau (Heru) dalam sebuah kebijakan yang meringankan masyarakat, dia juga cepat menanggapi. Khususnya pada tahap bulan Desember 2023 ketika mau dikenakan lagi biaya sewa di rusunawa-rusunawa, akhirnya beliau mau agar ditunda dulu selama enam bulan,” jelas Jhonny.
Meski demikian, Jhonny memberikan catatan kepada Heru agar mengevaluasi kinerja anak buahnya terutama yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Sebab, katanya, ada anggaran bantuan untuk masyarakat sempat dipangkas namun akhirnya dipulihkan kembali.
“Tapi saya pikir ketika saya mau menjelaskan kepada beliau, dan beliau juga bisa menerima. Jadi itu, hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat itu kemarin banyak anggaran belanja untuk mereka dikurangi, padahal itu penting agar disparitas antara orang kaya dengan miskin itu tidak terlalu jomplang,” jelasnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
