tirto.id - Baru-baru ini sorot mata sejumlah media tertuju kepada Lilik Yuliantoro (29), pemuda asal Blora yang berjalan kaki dari Yogyakarta menuju Jakarta. Konon ia prihatin atas nazar yang sempat diucapkan Amien Rais pada gelaran Pilpres 2019 yang baru lewat.
Kata Lilik, Amien sempat bernazar jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta jika Jokowi terpilih kembali sebagai presiden. Ia mengaku bukan pendukung Amien Rais, pun tak pernah bersua dan berkomunikasi dengan mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut.
Ia hanya geram atas sejumlah pernyataan Amien. Lalu atas inisiatif sendiri, Lilik segera meluncur ke Yogyakarta. Bermodal uang Rp50.000, dua pakaian ganti, dan satu botol air minum, ia siap menempuh perjalanan selama 22 hari.
“[…] berhubung Pak Amien Rais sudah tua, untuk itu saya terketuk dari hati untuk menggantikan nazarnya beliau,” kata Lilik.
Saat dihubungi reporter Tirto, Nazaruddin selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN DIY mengatakan, Amien Rais tak pernah bernazar untuk berjalan kaki Yogyakarta-Jakarta jika Jokowi terpilih lagi sebagai presiden.
“Setahu saya tidak ada [nazar dari Amien Rais],” kata Nazaruddin.
Jika yang disampaikan Lilik benar, berarti Amien Rais telah dua kali bernazar hal yang sama, yakni berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta.
Tahun 2014, seorang relawan Jokowi berjalan kaki dari Malang dan mendatangi kantor DPP PAN di Jakarta. Ia menagih janji Amien Rais yang hendak berjalan bolak-balik Yogyakarta-Jakarta, jika terdapat arsip atau kliping media yang menyatakan bahwa dirinya pernah mendesak agar Prabowo diseret ke Mahkamah Militer.
Ternyata dalam sebuah edisi koran Republika, dan merupakan berita utama karena terpampang di halaman pertama, Amien Rais sempat menyatakan desakannya. Judul artikelnya: “Prabowo Harus Dimahmilkan”.
“Saya cuma ingin mengingatkan kepada Pak Amien agar tidak mengumbar suara yang tidak bisa dipenuhinya,” kata Giman, relawan tersebut.
Monas, Potong Kemaluan, dan Hukuman Mati
Salah satu sesumbar politikus yang cukup populer adalah saat kasus korupsi proyek Hambalang menyeruak. Sejumlah pengurus Partai Demokrat terjerat, termasuk Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum partai tersebut.
“Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” ujar Anas pada 2012.
Tak lama kemudian ia dicokok KPK dan terbukti bersalah dengan vonis hukuman penjara dan ganti rugi sejumlah uang. Bambang Widjojanto yang saat itu menjabat Wakil Ketua KPK sempat menyinggung janji Anas tersebut.
“KPK hanya mengingatkan Anas yang pernah sesumbar dengan pernyataannya soal bersedia digantung di Monas kalau korupsi satu rupiah saja. Tapi, kini Monas seolah sudah dilupakannya,” kata Bambang.
Enam tahun setelah sesumbar gantung di Monas, ia kembali menyatakan hal yang sama seusai sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Bukan saat ini, kapan pun dunia akhirat kalau saya korupsi Hambalang satu rupiah saja, gantung di Monas, berlaku kapan pun,” ucapnya.
Monas tak hanya milik Anas. Warsa 2016, politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, sesumbar hendak terjun dari puncak Monas jika KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencukupi batas yang ditentukan untuk penyalonan seorang gubernur.
“Saya berani terjun bebas dari puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon. #KTPdukungAhokcumaomdo???” cuitnya.
Namun, saat para pendukung Ahok berhasil memenuhi tantangannya, ia berkelit seperti para politikus lainnya dengan menafikan kenyataan tersebut. Menurutnya, klaim para pendukung Ahok tak lebih dari perang urat saraf murahan untuk mengerek popularitas Ahok.
Daftar Panjang Omong Kosong
Sastrawan Eka Kurniawan suatu ketika pernah menulis: aku tidak percaya pada bapak-bapak anggota dewan, aku lebih percaya kepada dinding toilet. Ganti anggota dewan dengan politisi, pesannya akan tetap sama: mereka susah dipercaya.
Ada banyak contoh politisi dan sesumbar yang kelak akan terbukti omong kosong belaka.
Misalkan apa yang dijanjikan oleh Akil Mochtar, mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat dalam kasus suap pada 2014. Dua tahun sebelum ia menjadi pesakitan, Akil mengatakan bahwa dibandingkan hukuman mati, para koruptor sebaiknya diberi hukuman pemiskinan dan potong salah satu jarinya.
“Ini ide saya, dibanding hukum mati, lebih baik dikombinasi pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja cukup,” kata Akil Mochtar pada 12 Maret 2012.
Tapi apa ide itu lantas dijalankan? Tentu tidak.
Apakah pembaca mulai muak? Tunggu dulu. Masih ada omong kosong lain. Kali ini datang dari La Nyalla Mattalitti. Menjelang Pilpres 2019, politikus yang juga mantan Ketua PSSI itu sesumbar bersedia lehernya dipotong jika Prabowo menang di Madura.
“Saya kan udah ngomong, potong leher saya kalau Prabowo bisa menang di Madura,” ucapnya.
Pilpres 2019 telah usai, pasangan Prabowo-Sandiaga menang di wilayah tersebut, dan Leher La Nyalla baik-baik saja.
Merespons fenomena seperti ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan bahwa laku para politikus seperti itu karena mereka hendak meyakinkan publik tentang bantahannya, di luar benar atau tidaknya bantahan tersebut.
Namun umumnya, karena bantahan-bantahan tersebut tak sejalan dengan kenyataan di lapangan, maka mereka hanya mengumbar omong kosong.
Ujang menambahkan, para politikus mestinya berbicara dengan terukur. Serangan apa pun terhadap dirinya tak layak dibantah dengan kata-kata yang bombastis, karena hal tersebut buruk bagi pendidikan politik di masyarakat.
Partai politik pun yang mestinya menjadi salah satu pilar dalam pendidikan politik, belum mampu bertindak tegas terhadap kader-kadernya yang bermasalah.
“Hemat saya, mohon maaf, partai politik masih menjadi salah satu episentrum korupsi,” imbuhnya.
Sementara Benny H. Hoed mencatat dalam Caleg Selebritas, Kekerasan, & Korupsi: Menelusuri Tanda dalam Dinamika Budaya (2011), kehidupan demokrasi kiwari tak jauh berbeda dengan kondisi masa lalu yang telah dilewati bangsa ini. Maksudnya, puncak piramida kekuasaan masih dikuasai para elite politik.
Mereka mempertontonkan apa yang mereka sebut sebagai “perilaku demokratis” dengan cara mengumbar kemampuan verbal yang kadang kebablasan, yang sialnya diminati khalayak.
Nazar, sesumbar, dan janji-janji bombastis para elite, nyatanya tak membawa kita ke mana-mana. Mereka hanya memperkeruh situasi politik, apalagi dalam sepuluh tahun terakhir di mana masyarakat terbelah dalam polarisasi yang tajam.
Editor: Nuran Wibisono
