Achmad Munjid
Pengajar Fakultas Ilmu Budaya, UGM

Politik Tanpa ideologi, Politik Tukang Obat

6 November 2019
Dibaca Normal 3 menit
Ideologi dalam politik itu mirip kompas moral yg menjadi petunjuk arah ke mana urusan publik mau dibawa menurut prinsip-prinsip moral tertentu.

Liberalisme berkeyakinan bahwa kemerdekaan individu menjadi syarat mutlak bagi kemakmuran ekonomi dan kedaulutan politik. Karena itu, semua urusan publik harus diatur untuk menjamin kemerdekaan individu itu, termasuk jaminan kebebasan bicara, kebebasan beragama, kepemilikan individual, dll. Negara tidak boleh ikut campur, kecuali untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak individu yg satu oleh individu lainnya. Dalam urusan ekonomi, pasar dan tangan-tangannya yang tak kelihatan menjadi aturan main yang dianggap menjamin kemerdekaan invididu tadi. Tidak heran, liberalisme kemudian identik dengan kapitalisme.

Sebaliknya, sosialisme berkeyakinan bahwa kemakmuran ekonomi dan kedaulatan politik yg sesungguhnya hanya bisa dicapai secara bersama-sama dan itu berarti individu harus tunduk kepada kepentingan kolektif. Kepentingan kolektif, negara, berdiri di atas semua kepentingan anggota-anggotanya.

Tentu saja ada spektrum yang luas pada kedua ideologi tersebut, bahkan ada kombinasi keduanya. Begitu juga, tak terhitung jumlah kombinasi antara salah satu atau kedua ideologi tersebut dengan ideologi lain, termasuk dengan agama.

Makanya di Amerika Serikat yang semuanya menganut liberalisme/kapitalisme, sebagian anggota Partai Demokrat misalnya, juga punya 'nuansa' sosialis. Ketika kapitalisme menjadi ideologi arus utama di tengah masyarakat, sosialisme bisa digunakan sebagai cap untuk menjatuhkan seseorang, atau sebaliknya, kekuatan untuk mengangkatnya. Obama dituduh sosialis oleh kaum Republikan yang ingin menjatuhkannya, Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) 'mengaku' sosialis untuk meraup dukungan kalangan tertentu. Padahal dua-duanya, ya, kapitalis juga.

Katakan saja Partai Republikan itu kapitalis puritan atau konservatif, sedang Demokrat itu kapitalis liberal. Meski sama-sama kapitalis, arah kedua partai itu berbeda tajam dalam banyak kebijakan publik yang penting: pendidikan, asuransi kesehatan, pajak, kepemilikan/kontrol senjata, lapangan pekerjaan, imigrasi, dll. Perbedaan yang tajam itu timbul sebagai akibat dari perbedaan corak ideologi, meski masih sama-sama kapitalisme. Masing-masing punya kompas moral yang berbeda dalam melihat kenyataan dan merancang kebijakan.

Kedua partai itu hanya bisa "bersatu" sebentar-sebentar dalam apa yang disebut sebagai politik bipartisan jika yang menjadi pertaruhan adalah kepentingan nasional, seperti misalnya perang melawan terorisme, krisis keuangan global, bencana alam dan hal-hal serupa. Di luar itu, sulit sekali mereka melakukan kompromi.


Artinya, dalam berpolitik, dalam pebedaan pilihan kandidat dan partai, orang Amerika dipandu oleh suatu corak ideologi tertentu sebagai kompas moral. Nilai apa yang dipertaruhkan dan mau dibawa kemana kehidupan bersama yang menjamin keberlangsungan nilai-nilai itu akan menjadi pertimbangan utama siapa kandidat yang mereka pilih.

Masyarakat Indonesia berbeda. Makanya sejak debat capres tempi hari, seperti pernah saya tulis, sebetulnya tidak ada perbedaan fundamental antara Jokowi dan Prabowo, kecuali soal teknis kecil-kecil.

Perbedaan dasarnya, ya, cuma "pilih aku atau dia", kelompokku atau kelompok dia, bukan "kenapa", "demi apa" dan "mau ke mana" memilih calon ini atau itu, karena pijakan nilai fundamental atau ideologis memang tidak menjadi urusan penting.

Tanpa pijakan ideologi, orang saling berebut, saling mencaci dan mencerca lebih menurut dasar “kita” atau “mereka” sebagai kerumunan. Siapapun yang mendapat giliran, arah dan terutama perilakunya sama saja dengan mereka yang semula dijadikan lawan. Tidak heran, meski banyak politisi yang kemarin kita dengar berkoar-koar dengan retorika “anti Orba” tapi kemudian justru mengulang Orba ketika berkuasa. Sebab, yang diinginkan memang adalah posisinya, ideologi tak jadi persoalan.

Makanya, ibarat keledai, kita cenderung berulang-ulang jatuh di lubang yang sama. Atau lebih buruk dari keledai, binatang yang dianggap begitu bodoh dan keras kepala. Sebab, dalam pepatah Suriah itu, bunyi asli kalimatnya adalah “Bahkan seekor keledai pun tak pernah jatuh di lubang yang sama dua kali”!

Sebagai kelanjutan "politik aliran", tentu saja warna ideologis di kalangan publik masih sangat nyata. Semangat Islamisme dan anti-Cina atau asing yang dipicu retorika Prabowo, atau sentimen nasionalisme dan anti-radikalisme yang dipicu retorika Jokowi terlihat jelas di tengah masyarakat. Bahkan, ia telah memakan banyak tumbal yang mahal di sana-sini.

Tapi kombinasi antara de-ideologisasi politik warisan Orde Baru yang sengaja menciptakan "massa mengambang" (floating mass) supaya gampang dimanipulasi dan kemalasan serta kemiskinan visi elit politik kita mengenai arah yang mau dituju akhirnya membuat ideologi itu tidak pernah benar-benar dipikirkan.

Politik kita adalah politik tanpa ideologi, tanpa kompas moral. Pemilihan pemimpin atau wakil tingkat nasional pun jadi tidak lebih dari versi lebih besar dari pilihan lurah di kampung-kampung. Orang-orang berkerumun memilih partai “jagung” atau “singkong” tanpa tahu persis perbedaan mendasar arah yang hendak ditempuh para calon kelak, mereka akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama, dengan cara bagaimana, demi memperjuangkan nilai apa dan bagaimana mekanismenya kalau janji itu tak pernah ditunaikan.

Tanpa benar-benar merumuskan pemahaman secara mapan, Pancasila lalu menjadi tameng, atau lebih tepatnya eskapisme siapa saja dengan tafsir karet yang bisa ditarik-tarik ke mana pun. Ia menjadi alat untuk melegitimasi apapun atau untuk menelikung siapa saja. Kuncinya ada pada siapa yang sedang memagang kekuasaan.

Pancasila menjelma pseudo-ideologi yang tafsirnya sering dijadikan dogma, meski basis atau pijakan penafsirannya sendiri tak pernah dirumuskan secara matang.

Karena tidak ada perbedaan fundamental itulah, maka enteng saja sekarang Jokowi mengajak Prabowo dan Prabowo senang saja dirangkul Jokowi. Sebab, politik kita hari ini adalah soal meraih kekuasaan, kebagian atau tidak.

Seperti para penjual kaki lima yang secara "sukarela tapi terpaksa" mau membayar "uang keamanan", Jokowi berbagi kekuasaan dengan Prabowo supaya aman dari gangguan mereka yang potensial mengganggu kestabilan kekuasaannya. Prabowo senang saja menerima tawaran itu, karena orientasinya memang mendapat kekuasaan, bukan berkuasa untuk memperjuangkan nilai tertentu atau visi tertentu yang berbeda dengan lawan politiknya.

Menang untuk berkuasa. Kalau kalah tapi tetap bisa mendapat bagian kekuasaan, kenapa tidak?


Di kalangan elit, ideologi hanya menjadi kembang-kembang, abang-abang lambe, pemerah bibir, sebagai retorika. Seperti penjual obat di tengah pasar tradisional yang berjanji berapi-api akan segera mempertunjukkan “atraksi hebat" untuk membuat orang berkerumun dan membeli dagangannya, atau minimal menonton pertunjukannya.

Orang-orang yang mengira si penjual obat itu bicara sungguhan baru sadar kalau diri mereka tertipu setelah akhirnya tahu bahwa atraksi hebat itu tidak pernah terjadi. Celakanya, sebagian sudah terlanjur membeli, atau minimal kehilangan waktu dengan berkerumun dan menunggu-nunggu.

Pasar sudah bubar. Pada pasaran berikutnya, tukang obat itu akan muncul lagi, dengan janji yang sama atau sedikit berbeda, dengan pelaku dan penonton yang sama, atau sedikit berbeda, dengan kekecewaan yang sama atau sedikit berbeda.

Hanya nasib mereka yang tak pernah berubah.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
DarkLight