tirto.id - Pusat Pengendalian Operasi Penanganan Bencana (Pusdalops-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi menyatakan ada 101 titik banjir di Kabupaten Bekasi, tersebar di 48 desa dan 18 kecamatan, per Sabtu (20/2/2021) pukul 17.00 WIB.
Dua belas hari sebelumnya, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyebut bencana tersebut disebabkan hujan lebat yang melanda wilayahnya. "Memang curah hujan yang masih sangat tinggi sehingga menyebabkan banjir, kata Eka Senin, (8/2/2021).
Lepas dari faktor alam, seturut keterangan sejarawan Bekasi Ali Anwar, riwayat banjir di Bekasi bisa ditelusuri hingga ke-Abad 5 Masehi; tepatnya ketika Purnawarman, Raja Tarumanagara, membangun sodetan Kali Candrabhaga dan Kali Gomati untuk mengamankan keraton dan wilayah pertanian dari serangan banjir.
“Banjir sesekali terjadi, namun tidak pernah benar-benar berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang waktu itu memang punya cara hidup yang selaras dengan alam. Warga sengaja membangun rumah panggung agar air tidak sampai masuk ke dalam rumah mereka,” papar Ali, dilansir dari Kompas.
Keterangan itu kian masuk akal jika melihat temuan A. Damayanti dan N.A. Dwiputra yang dipublikasikan dalam International Conference of SMART CITY 2018. Menurut keduanya, rata-rata wilayah Bekasi berketinggian 12,5-25 meter di atas permukaan laut (mdpl), dan tidak memiliki banyak variasi ketinggian muka tanah. Adapun kemiringan medan di Bekasi terbilang sangat landai, yakni 0-2 persen, sehingga membuat wilayah ini secara alamiah menjelma menjadi tempat parkir air.
Kondisi demikian diperparah dengan, salah satunya, tumpukan sampah di badan sungai. Pada 2019, sampah sepanjang 500 meter menutupi Kali Jambe alias Sungai Cijambe di perbatasan Desa Mangunjaya dan Desa Karagsatria, Tambun Selatan. Dampaknya, selain bikin aliran sungai mampat dan bau busuk menguar, nyamuk ganas pun berkeliaran hingga ke rumah warga, membuat kenyamanan mereka terganggu.
Pada 2007, Laporan Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Bekasi menyebut Sungai Cijambe memiliki lebar antara 10-40 meter, dan peruntukannya dapat digunakan untuk budidaya ikan tawar, peternakan, mengairi pertamanan, serta peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
Di musim hujan, sebagaimana yang terjadi sejak 2020 hingga awal 2021 lalu, Sungai Cijambe menjadi salah satu titik baru luapan air di Kabupaten Bekasi. Menurut Direktur Project Management Office (PMO) Jabodetabek-Punjur Wisnubroto Sarosa, dampak yang ditimbulkannya tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Forum Peduli Cijambe, banjir yang sebelumnya tidak pernah terjadi ini mengakibatkan terhambatnya akses lalu lintas, pemadaman listrik, terendamnya permukiman warga, hingga memakan korban jiwa,” kata Wisnu, September lalu.
PMO Jabodetabek-Punjur adalah tim kerja di bawah Ketua Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Jabodetabek-Punjur yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Tim kerja ini diberi tugas dan kewenangan untuk sinkronisasi program dan anggaran, inovasi, dan debottlenecking isu permasalahan perkotaan seperti banjir, sampah dan sanitasi, ketersediaan air bersih, kemacetan, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, serta kebutuhan lahan pantai utara.
Program Prioritas
Dalam soal banjir dan sampah, Sungai Cijambe atau Kali Jambe mendapatkan perhatian khusus dari PMO Jabodetabek-Punjur. Sebab itu, bersama dengan sejumlah instansi terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dan Forum Peduli Cijambe (FPC), PMO Jabodetabek-Punjur melakukan beberapa program pengendalian banjir di sungai tersebut.
“Secara bertahap, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pengangkatan sedimentasi, optimalisasi alur sungai, peninggian talud, penyelesaian masalah sampah, dan peningkatan kapasitas debit aliran pada crossing toll KM 19,” sambung Wisnu.
Perwakilan FPC Riza Musa menuturkan, pengangkatan sedimentasi telah dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumberdaya Air Kabupaten Bekasi sejak Minggu (12/9/2021). “Tanah sedimentasi ini nantinya akan diambil oleh pengembang untuk dijadikan bahan pembuatan tanggul,” kata Riza, Senin (20/9/2021).
Riza juga menerangkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bakal memasang trash net di tiga titik di Sungai Cijambe, antara lain di di sekitar Perumahan Pondok Timur Indah (PTI) dan Perumahan Griya Timur Indah (GTI) di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Pemasangan trash net ini akan diikuti dengan pemasangan jaring apung yang dilakukan oleh masing-masing pengembang di area Sungai Cijambe. "Trash net dan jaring apung yang akan dipasang tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan sampah di sungai Cijambe yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir," sambung Riza.
Pada Jumat, (26/11), pemasangan trash net dikerjakan dan disaksikan langsung oleh Direktur PMO Jabodetabek-Punjur Wisnubroto Sarosa. “Dan trash net tsb sgt membantu dan bermanfaat sekali bagi masyarakat,” komentar akun resmi RW 17 Sukamulya, PTI, di Instagram.
Selain pemasangan trash net, masyarakat juga akan berupaya untuk mengurangi sampah dan sedimentasi di Sungai Cijambe, dengan melakukan penertiban dan pengendalian kebun pisang milik warga yang ditanam di dangkalan sungai.
“Besar harapan, dengan adanya dukungan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat, permasalahan banjir dan sampah di Sungai Cijambe dapat diatasi dan menjadi contoh untuk penyelesaian permasalahan banjir dan sampai di sungai-sungai lainnya di wilayah Jabodetabek-Punjur,” pungkas Wisnu.[]
(JEDA)
Penulis: Tim Media Servis
