tirto.id - Industri pariwisata perlahan sudah kembali beroperasi, usai pemerintah memberikan kelonggaran melalui skema the new normal. Namun meski sudah beroperasi lagi, industri pariwisata belum sepenuhnya pulih.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengeluh akibat tiga bulan berhenti operasi di masa pandemi dan industri pariwisata mengalami kerugian sampai puluhan triliun.
Karena itu, Hariyadi meminta pemerintah untuk membantu memulihkan industri melalui berbagai relaksasi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Selasa (14/7/2020) Haryadi bilang, PHRI butuh relaksasi agar pemerintah menghilangkan minimum charge untuk penggunaan biaya listrik dan gas.
“Kami harus membayar listrik dan gas itu dengan minimum charge. Kami justru bayar [lebih besar]” kata dia.
Selain meminta relaksasi untuk pembayaran listrik dan gas, ia juga meminta pemerintah bisa membebaskan kewajiban bayar pajak satu ini bukan hanya dipotongan 30 persen seperti yang sudah diterapkan dalam PPh 25.
Haryadi bilang pengusaha hotel dan restoran juga perlu relaksasi PBB. Ia meminta pemerintah bisa membebaskan pembayaran pajak bumi bangunan di 2020.
“Kami juga memohon, kami juga sudah menyurati seluruh gubernur dan wali kota, ini kami minta tolong dibebaskan [PBB] untuk tahun 2020, karena memang kami tidak mendapatkan manfaat komersilnya,” kata dia.
Selain meminta relaksasi PPh25 dan PBB, para pengusaha hotel juga meminta relaksasi untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau kami dipaksa untuk bayar iuran ini, juga bagi kami berat, apalagi yang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ini sifatnya tabungan, tapi karena kelihatannya koordinasi di pemerintah juga tidak berjalan dengan baik yang masalah stimulus ini sehingga kami harus membayar secara penuh untuk jaminan hari tuanya," kata dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
