tirto.id - “Alhamdulillah pas saya memimpin 6 persen. Sekarang 5 persen harus segera dinaikkan. Saya tahu Jokowi sedang berjuang, kalau masih 5 persen berarti ada masalah,” kata SBY pada satu kesempatan di awal tahun lalu.
Persoalan kinerja pertumbuhan ekonomi memang jadi hal sensitif di tahun-tahun politik. Angka-angka di atas kertas ini bisa jadi amunisi bagi lawan politik untuk menyerang pemerintah. Pada era Presiden Jokowi menjabat pertumbuhan ekonomi memang baru berkutat pada angka empat sampai lima persen. Pada 2015, saat satu tahun setelah menjabat, pertumbuhan ekonomi berada malah sempat di bawah lima persen tepatnya 4,90 persen.
Bagaimana pertumbuhan ekonomi setiap periode presiden yang berkuasa di Indonesia? Apakah membandingkannya relevan?
Pertumbuhan ekonomi diukur melalui produk domestik bruto (PDB). PDB salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan tersebut ditunjukkan melalui kenaikan PDB atas dasar harga konstan. Setiap periode kepresidenan biasanya punya kebijakan berbeda terkait pertumbuhan ekonomi.
Kala Soeharto naik menjadi presiden di saat kondisi ekonomi dan politik yang sedang tidak baik. BPS mencatat pada 1965 ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 1,08 persen. Ekonomi Indonesia selama kurun waktu 1960-1965 hanya tumbuh rata-rata dua persen.
Periode 1966-1973 dapat dikatakan sebagai tahun transisi ekonomi. Pada tahun-tahun tersebut, Soeharto mengambil kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang tengah merosot. Salah satunya mengatasi hiperinflasi. Hal tersebut terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi pada 1966 hanya tumbuh sebesar 2,79 persen. Setahun berikutnya turun menjadi 1,38 persen. Usaha perbaikan ekonomi tersebut terlihat sejak 1968. Pertumbuhan ekonomi melambung ke level 10,91 persen pada 1968. Pengendalian inflasi pun terlihat berjalan baik. BPS mencatat inflasi turun drastis menjadi 9,86 persen pada awal Pelita I pada 1969 (hlm. 215)
PDB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha sejak 1960 memang didominasi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini menyumbang 40-50 persen PDB setiap tahunnya. Sektor lain yang cukup berperan terhadap PDB yaitu perdagangan, hotel, dan restoran.
Sektor tersebut bertumbuh setiap tahunnya. Perkembangan berikutnya, pertumbuhan ekonomi era Presiden Soeharto konsisten di kisaran lima hingga sembilan persen. Pertumbuhan di bawah lima persen hanya terjadi pada 1982 dan 1983 yaitu 2,2 persen dan 4,2 persen. Sementara itu, krisis minyak dunia (oil boom) yang mulai terjadi pada 1973 ternyata menguntungkan Indonesia.
Naiknya harga minyak dunia membuat ekspor migas Indonesia meningkat dari US$1,61 miliar pada 1973 menjadi US$7,44 miliar pada 1978. Dampak lain, sektor pertambangan dan penggalian lantas menjadi lapangan usaha ketiga penyumbang PDB pada 1973.
Sektor pertambangan dan penggalian pun terus tumbuh seiring ditemukannya ladang minyak baru dan naiknya permintaan minyak dunia. Puncaknya pada 1983, nilai ekspor migas mencapai US$16,14 miliar. Angka tersebut menjadikan sektor ini menguasai lebih dari 70 persen ekspor Indonesia saat itu. Mulai menurunnya harga minyak dunia membuat pemerintahan Soeharto mengubah arah ekonomi.
Pada pertengahan 1983 kebijakan untuk mengembangkan sektor ekspor nonmigas pun dilakukan. Selain itu, pemerintah juga mendevaluasi rupiah sebesar 38 persen. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Alhasil, penyokong perekonomian pun secara perlahan beralih ke sektor nonmigas. Di antaranya ialah industri pengolahan dan sektor perbankan, dalam buku Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro(hlm. 117)
PDB sektor Industri pengolahan meningkat 581 persen, dari Rp9,9 triliun pada 1983 menjadi Rp67,44 triliun pada 1993. Sedangkan sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan naik 385 persen dari Rp4,71 triliun pada 1983 menjadi Rp22,87 triliun pada 1993. Patut dicatat, sektor industri pengolahan pada tahun 1984 adalah penyumbang ketiga terbesar PDB. Rekor itu adalah yang pertama kalinya. Semenjak itulah sektor ini menjadi penyumbang utama PDB hingga saat ini.
Era Reformasi
Krisis ekonomi global yang bermula pada 1997 dan carut marutnya politik di dalam negeri membuat Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998. BJ Habibie yang sebelumnya bertindak sebagai wakil presiden pun naik menggantikan Soeharto. Habibie tak membuat banyak perubahan pada kebijakan yang menentukan arah PDB. Ia hanya sebentar menjabat sebagai presiden. Pada tahun pertamanya tersebut, pertumbuhan ekonomi terjun bebas menjadi minus 13,31 persen.
Kondisi tersebut turut dipengaruhi krisis nilai tukar yang membuat rupiah terdepresiasi dari Rp3.633 pada Juli 1997 menjadi Rp15.100 pada Mei 1998. Pada tahun keduanya, dengan berbagai perbaikan regulasi, Habibie mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,79 persen pada 1999. Melalui pemilihan umum (pemilu), KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) naik menjadi presiden pada 1999. Pertumbuhan ekonomi di era Gus Dur mulai kembali positif. Pada tahun pertamanya, tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92 persen pada 2000. Namun pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi turun menjadi 3,64 persen.
Selain melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi kontribusi lapangan usaha, juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran. Pada masa pemerintahan Gus Dur, pengeluaran konsumsi rumah tangga mendominasi ekonomi, di luar aspek pengeluaran lain seperti ekspor-impor, investasi, dan belanja pemerintah.
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga pada era Gus Dur naik dari Rp856,80 triliun pada 2000 menjadi Rp1.039,65 triliun pada 2001. Hal ini terlihat jelas dari industri penopang pertumbuhan, yaitu pengolahan (27,65%) dan perdagangan, hotel dan restoran (16,20%).
Meskipun begitu, kepemimpinan Gus Dur di bidang ekonomi kurang efektif. Lemahnya kerja tim ekonomi dan buruknya hubungan dengan IMF membuat Gus Dur dimakzulkan pada pertengahan 2001. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri naik menggantikannya.
Pemerintahan era Megawati cukup berhasil melakukan stabilisasi ekonomi. Terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren naik. Secara berturut-turut, pertumbuhan ekonomi dari 2002 sebesar 4,5 persen naik menjadi 4,78 persen pada 2003 dan 5,03 persen pada 2004. Industri pengolahan semakin berkembang di era Megawati. Selama tiga tahun kalender, PDB industri tersebut selalu mencapai kisaran Rp400 triliun. Menjadi sektor penyumbang PDB terbesar menurut lapangan usaha.
Presiden berikutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), cukup baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Selama 10 tahun masa kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi melaju di kisaran lima hingga enam persen. Pencapaian terendah terjadi pada 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,63 persen.
Kondisi pada 2009 tersebut dipengaruhi tekanan ekonomi global yang berdampak pada pelemahan rupiah yang mencapai puncaknya pada kuartal akhir 2008. Hal tersebut mengakibatkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada kuartal pertama 2009 masih mengalami tekanan berat, ekspor barang dan jasa juga mengalami kontraksi yang cukup dalam.
Industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar untuk PDB di masa itu. Kritik ekonomi untuk SBY selama menjabat ialah gagal membangun jaringan infrastruktur. Anggaran infrastruktur pada masa SBY kurang dari empat persen dari APBN. Sementara, anggaran cukup besar untuk pos subsidi energi. Pada APBN 2015, pemerintahan SBY menganggarkan Rp344,70 triliun untuk subsidi energi.
Penambahan anggaran infrastruktur dilakukan presiden berikutnya, Jokowi. Pada pemerintahan Jokowi, sektor konstruksi terus menunjukkan tren meningkat. Selain itu PDB juga didukung sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; serta perdagangan besar dan eceran.
Ekonomi di era Jokowi berkisar di angka lima persen. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,90 persen pada 2015. Tahun-tahun berikutnya, angka tersebut tidak naik terlalu signifikan. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2016 5,03 persen dan 2017 sebesar 5,07 persen.
Berdasarkan angka, pertumbuhan ekonomi di era Jokowi memang terlihat lebih rendah dibandingkan era Soeharto. Namun perlu dicatat, masa kepemimpinan Jokowi baru berlangsung empat tahun dan belum bisa dibandingkan dengan era kepemimpinan sebelumnya. Selain itu, di era Soeharto, pertumbuhan ekonomi juga tidak selalu stabil. Hanya sekali pertumbuhan mencapai dua digit, belum sampai 12 persen. Tepatnya pada 1968 sebesar 10,92 persen.
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tiap era berbeda-beda tergantung kebijakan sang presiden. Soeharto membuka keran investasi asing dan terbantu oleh meningkatnya harga minyak dunia. Ia pun memanfaatkan migas sebagai penopang ekonomi di saat Indonesia berperan sebagai eksportir minyak mentah.
Namun, ketika harga minyak dunia turun, Soeharto memutuskan untuk mulai beralih ke sektor nonmigas. Ada pula masanya pertumbuhan ekonomi berada di bawah tekanan IMF sebagai pemberi dana untuk perbaikan perekonomian negara seperti di era Habibie. Sedangkan pada era SBY, lebih mengambil jalan aman dengan melakukan stabilisasi makroekonomi dan politik dengan subsidi energi yang besar. Sedangkan masifnya pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir, bisa jadi penopang baru untuk geliat ekonomi di masa depan.
Editor: Suhendra
