Pernikahan Raja Edward VIII Hampir Memecah Imperium Inggris Raya

tirto.id - “Setelah aku mati, bocah laki-laki itu (Edward VIII) akan menghancurkan dirinya sendiri dalam dua belas bulan,” kata Raja George V (bertakhta 1910–1936) kepada perdana menterinya, Stanley Baldwin, seperti terdapat dalam Baldwin: A Biography (1969) yang ditulis oleh Keith Middlemas dan John Barnes.

Pangeran Wales, Edward Albert Christian George Andrew Patrick David (kelak naik takhta sebagai Raja Edward VIII), telah tersohor mempraktikkan hubungan percintaan yang menurut standar Inggris pada masa itu tidak dapat diterima. Ia terkenal sebagai laki-laki yang sering terlibat percintaan dengan perempuan-perempuan yang sudah berpasangan, bahkan bersuami. Reputasi buruk praktik percintaan Pangeran Wales ini telah diangkat ke dalam serial The Crown (2016), Downton Abbey (2010), dan banyak lainnya.

Reputasi inilah yang mengkhawatirkan Raja George, Permaisuri Mary—ibu Pangeran Wales, dan jajaran pemerintahan Inggris. Di tangan Raja George V, keluarga kerajaan telah mampu mempertahankan diri dari efek domino keruntuhan dinasti-dinasti di Eropa. Mendudukkan seseorang yang “tak sesuai dengan cetakan” ke atas takhta yang rapuh tentu bukan pilihan yang bijak. Namun, berdasarkan hukum suksesi, Pangeran Wales sebagai putra pertama dari raja harus naik takhta.

Simbol Moral dan Pengaruh Masa Victoria

Tindakan dan kecenderungan romantis Pangeran Wales yang menyukai perempuan yang sudah menikah, janda, atau sosok perempuan yang dominan mungkin tidak akan menjadi masalah yang demikian pelik seandainya ia hidup pada periode yang sedikit lebih kuno atau lebih modern. Kenyataannya, ia hidup di tengah era yang dibentuk oleh kekuasaan panjang Ratu Victoria (bertakhta 1837–1901).

Pada awal periode sang ratu, monarki tidak populer. Victoria kemudian menyelamatkan eksistensi monarki dengan mengubahnya menjadi sebuah lembaga moral dan ideologis. Artinya, monarki Inggris akan bertindak sebagai kompas moral masyarakat. Anggota keluarga kerajaan dituntut menjadi model manusia dan keluarga ideal, percontohan bagi masyarakat umum. Manuver ini berhasil dan pertanyaan tentang butuh atau tidaknya masyarakat Inggris akan lembaga monarki kerajaan dapat dikikis.

Periode Edward VII (bertakhta 1901–1910)—putra tertua Victoria—yang singkat tidak berkontribusi banyak dalam memengaruhi warisan Victoria. Namun, periode kekuasaan George V mengkristalkan warisan tersebut menjadi sebuah aturan tidak tertulis. George V menuruti gagasan Victoria dan menjadikan monarki Inggris sebagai simbol serta tiang pancang percontohan masyarakat, terutama pada periode perang (1914–1918).

M. M. Knappen dalam “The Abdication of Edward VIII” (1938:245)” melukiskan bahwa setelah era Victoria, “garis batas antara raja/ratu sebagai pribadi dan sebagai institusi memudar.” Ia juga menerangkan bahwa Victoria telah menambahkan satu kualitas yang tak terpisahkan dari seorang raja/ratu, yaitu “sifat moral yang patut dimuliakan.” Ketidaksepahaman antara George V dan Pangeran Wales tentang moral, membuat sang ayah memandang naik takhtanya sang anak kelak dapat menghancurkan segala hal yang selama ini ia jaga.

Seorang Pemuda dan Para Perempuan

Salah satu hubungan romantis paling awal yang dijalin oleh Pangeran Wales adalah dengan seorang pekerja seks komersial kalangan elite, Marguerite Marie Alibert. Ia berkenalan dengan Alibert di Paris pada 1917 ketika sang pangeran berada dalam cuti dinas. Pada saat itu, Pangeran Wales telah bergabung dengan pasukan Inggris di Front Barat dalam Perang Dunia Pertama. Sang pangeran terpikat kepada Alibert dan mengiriminya surat-surat pribadi.

Edward dan Alibert tetap berhubungan meskipun Alibert menikah dengan Charles Laurent pada 1919 (bercerai 1920) dan menikah lagi dengan Ali Kamel Fahmy Bey pada 1922. Hubungan keduanya terpaksa berakhir pada tahun 1923 ketika Alibert terlibat dalam penembakan yang menewaskan suaminya, Ali Bey. Keluarga Kerajaan Inggris sebisa mungkin membuat nama Pangeran Wales tidak dikaitkan dengan kasus tersebut.

Hubungannya yang lebih “berwarna” terjadi tidak lama setelahnya, yaitu lewat perkenalannya dengan sosialita-sosialita Inggris-Amerika. Setidaknya, ada tiga perempuan sosialita yang terlibat secara romantis dengan Pangeran Wales. Bahkan, ada beberapa yang direstui secara sadar oleh suami mereka. Para perempuan ini adalah Freda Dudley Ward yang dekat dengan sang pangeran sejak 1919 hingga 1929, Thelma Furness sejak 1929 hingga 1934, dan Wallis Simpson yang kemudian dikenal sang pangeran lewat Furness pada 1931.

Pada saat berkenalan dengan Pangeran Wales, Simpson sudah menikah untuk kedua kalinya. Suami pertamanya adalah seorang perwira Amerika Serikat, Wienfield Spencer (menikah 1916–1927). Ia kemudian menikah lagi dengan pengusaha Inggris kelahiran Amerika, Ernest Aldrich Simpson (menikah 1928–1937)—yang merestui hubungan gelap istrinya dengan sang pangeran.

Raja dan Kekasihnya

Sekalipun menimbulkan respons yang tidak simpatik, tindakan Pangeran Wales belum menjadi bahaya yang serius bagi pemerintah Inggris. Namun, semua berubah pada pagi hari 21 Januari 1936. The Times mengabarkan bahwa, “kehidupan Yang Mulia Raja [George V] telah bergerak menuju akhir dengan damai.” Raja George V wafat pada pukul 11 malam hari sebelumnya.

Sekarang, apa yang pernah disebut Winston Churchill sebagai tindakan “cinta terang-terangan [dan] tak dapat disembunyikan” yang “menyedihkan”—merujuk pada tindakan Edward yang pada tahun 1927 berhubungan dengan Dudley—menjadi masalah serius bagi pemerintah dan parlemen Inggris.

Secara hukum, Pangeran Wales telah menjadi raja dan kini menggunakan nama Raja Edward VIII. Ia menjadi kepala dari imperium Inggris Raya yang mencakup negeri-negeri jajahan dan persemakmuran yang tersebar luas di seluruh dunia. Hubungan sang raja baru dengan kekasihnya, Wallis Simpson, pun tidaklah berakhir.

Pada musim panas tahun yang sama, Edward VIII mengajak Simpson dalam sebuah tur kapal di Laut Tengah. Media internasional memuat ini dengan semarak. Namun, untuk alasan melindungi muruah keluarga kerajaan, surat kabar Inggris diam seribu bahasa. Pada bulan Oktober 1936, Simpson mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Tentu saja, ini adalah tindakan yang dapat dengan mudah membuat orang menduga bahwa pernikahan antara Simpson dan sang raja menjadi rencana yang sedang disiapkan.

Benar saja, pada 16 November 1936, Raja Edward VIII mengundang Perdana Menteri Baldwin ke Istana Buckingham, ia mengajukan rencananya untuk menikahi Wallis Simpson ketika sang perempuan telah bebas untuk menikah, yaitu saat gugatan cerainya selesai. Baldwin yang telah menerima nasihat hukum dari ahli hukum Maurice Gwyer tentang persoalan ini sejak 5 November, memberi masukan bahwa tindakan raja harus dapat dipertanggungjawabkan oleh para menterinya dan untuk ini diskusi perlu dilakukan.

Secara sederhana, keinginan Edward VIII tidak bisa diloloskan, karena sebagai raja ia merupakan pimpinan sipil sekaligus gereja. Dan gereja Inggris secara doktrin tidak menerima pernikahan dengan janda apalagi yang suaminya masih hidup.

Lahirnya Krisis Konstitusional

Perbincangan mereka akhirnya sampai pada tiga pilihan yang tersedia. Pertama, Edward VIII memakzulkan diri secara sukarela dan bisa menikahi Simpson—keturunan mereka dilepaskan haknya sebagai pewaris takhta. Kedua, Edward tetap menjadi raja, menikah dengan Simpson, tetapi Simpson tidak akan menjadi permaisuri dan keturunannya tidak akan menjadi pewaris takhta. Dengan kata lain, garis pewarisan takhta yang sekarang tidak berubah—yaitu ke adik Edward VIII, atau anaknya dengan istri lain yang sah dan disetujui negara, bila ada. Ketiga, Edward VIII tetap menjadi raja, Wallis Simpson menjadi ratu permaisuri, keturunan mereka mewarisi takhta, tetapi pemerintahan akan mengundurkan diri.

Untuk pilihan terakhir, Baldwin telah berkomunikasi dengan pihak oposisi sehingga raja tidak akan dapat membentuk pemerintahan alternatif, misalnya mengangkat orang-orang dari kabinet bayangan. Pilihan terakhir akan membawa negara dalam keadaan krisis yang sangat berbahaya terhadap monarki. Edward VIII secara pribadi cenderung memilih opsi kedua. Namun, banyak figur penting, termasuk Uskup Agung Canterbury, pimpinan Gereja Inggris, menentang pilihan ini. Tentu saja, pilihan yang paling disukai oleh pihak pemerintah adalah batalnya niat Edward VIII untuk menikahi Simpson.

Edward VIII keras hati, ia tetap ingin menikahi Wallis Simpson. Oleh sebab itu, Baldwin dan sang raja akhirnya tiba pada pilihan pertama, yaitu makzulnya sang raja secara sukarela dan digantikan oleh adiknya, Adipati York, Albert (kelak menjadi Raja George VI, bertakhta 1936–1952)—ayah dari Ratu Elizabeth II. Namun, pilihan ini pun tidak dapat dilangsungkan dengan mudah. Untuk memakzulkan raja—sekalipun secara sukarela—perlu diadakan perubahan, terutama pada Ayat Hukum Warisan tahun 1701 (Act of Settlement 1701). Ini dapat diselesaikan dengan memberikan suplemen bahwa Edward VIII yang nantinya turun takhta dan bergelar Adipati Windsor beserta keturunannya akan dikecualikan dari pewarisan.

Yang lebih pelik adalah penyisipan ketentuan pengecualian itu di dalam hukum yang mengatur negeri-negeri persemakmuran Inggris, yaitu Australia, Kanada, Negeri-negeri Bebas Irlandia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Negeri-negeri ini menjunjung Statuta Westminster tahun 1931 (Statute of Westminster 1931) yang menekankan bahwa perubahan suksesi takhta Inggris—yang juga berarti kepala dari persemakmuran—harus mendapat persetujuan dari sebagian anggota dan persetujuan serta permintaan dari sebagian yang lain. Dengan demikian, tanpa persetujuan dan permintaan dari anggota persemakmuran, garis suksesi tidak dapat diubah.

Hampir Memecah Imperium

Mungkin kasus seperti ini tidak menjadi masalah jika raja atau ratu Inggris menjadi kepala negara dari masing-masing negeri persemakmuran secara terpisah. Masalahnya, pemerintah Inggris berpegang pada prinsip “mahkota tunggal”—artinya raja atau ratu menjadi kepala seluruh persemakmuran secara bersama-sama. Dengan demikian, semua anggota harus memberikan persetujuan dan permintaan. Bila tidak, Edward VIII masih akan menjadi kepala negara di wilayah-wilayah yang tidak memberi persetujuan dan/atau permintaan. Lagi-lagi, praktik ini akan bertentangan dengan prinsip “mahkota tunggal” yang digunakan Inggris.

Perbincangan ini semakin pelik sebab masing-masing anggota berpegang pada pasal yang berbeda dari statuta tersebut. Kanada, misalnya, harus mengajukan permintaan dan memberi persetujuan. Namun, Afrika Selatan hanya perlu memberi persetujuan. Kanada sempat tidak setuju atas peramuan naskah persetujuan sebab di sana Kanada terkesan “meminta” pemakzulan Edward VIII sedangkan negeri lain hanya “menyetujuinya”.

Diskusi ini memanas pada minggu pertama bulan Desember 1936 dan dasar hukum persatuan negeri-negeri persemakmuran sempat terancam. Seperti sempat diungkap oleh Donal Coffey dalam “British, Commonwealth, and Irish Responses to the Abdication of King Edward VIII” (2009), kasus Edward menciptakan celah legislatif yang berlomba-lomba digunakan oleh negeri-negeri persemakmuran Inggris untuk mengurangi pengaruh kerajaan kepada politik internal masing-masing negara. Akhirnya, lewat perbincangan yang panjang, dicapailah sebuah konsesi yang menyetujui makzulnya Raja Edward VIII.

Sang raja kemudian menandatangani deklarasi pemakzulannya yang “tidak dapat ditarik kembali” pada 10 Desember 1936 dan memberikan persetujuan kerajaan yang mengesahkan deklarasi tersebut satu hari setelahnya. Ia hanya bertakhta dari bulan Januari 1936 hingga Desember 1936—sesuai dengan prakiraan ayahnya, “dalam dua belas bulan.”

Takhta kemudian jatuh kepada adiknya, Adipati York, yang menjadi Raja George VI. Upacara penobatan pada 12 Mei 1937 yang sedianya disiapkan untuk Edward VIII kemudian diberikan kepada adiknya. Pada tahun yang sama, George VI menganugerahi kakaknya gelar Adipati Windsor dan tunjangan pribadi dari kantongnya sendiri. Edward lalu menikahi Wallis Simpson dan tinggal di Prancis—tanpa boleh kembali ke Inggris kecuali atas undangan raja/ratu yang berkuasa—hingga kematian sang mantan raja pada 28 Mei 1972, tepat hari ini 50 tahun yang lalu.