Perkosaan Massal sebagai Strategi Militer

Oleh: Windu Jusuf - 10 Agustus 2017
Dibaca Normal 3 menit
Alih-alih spontan, perkosaan dilakukan dalam konflik bersenjata secara sistematis untuk melumpuhkan lawan
tirto.id - Perang, konflik bersenjata, pembantaian massal dan pembersihan etnis umumnya datang sepaket dengan pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Mayoritas korbannya adalah perempuan, sedikit laki-laki. Sebagian besar pelakunya adalah laki-laki, meskipun dalam beberapa kasus, ada pula perempuan yang memerintahkan perkosaan terhadap perempuan lain.

Pada Agustus 2014, tersiar kabar kelompok ISIS di Irak menculik ratusan perempuan Yazidi untuk dijadikan budak seks. Pada akhir Agustus, jumlahnya meningkat hingga 2500-7000. ISIS dikabarkan menggunakan perkosaan sebagai strategi perang. Kasus ini merupakan contoh paling hangat dan spektakuler, namun juga bukan yang pertama dan terakhir.

Ketika Cina diduduki Jepang pada 1930an, terjadi pembantaian massal dan perkosaan besar-besaran di Nanking. Di seluruh tempat yang diduduki Jepang selama Perang Pasifik (1941-45), militer mendirikan tempat-tempat prostitusi dan memaksa perempuan muda jadi jugun ianfu untuk melayani hasrat seksual tentara Jepang.


Di Front Timur, ketika pasukan Nazi memasuki Rusia, ribuan perempuan diperkosa, dipaksa bekerja sebagai pelacur di rumah bordil untuk tentara Jerman. Saat angin berbalik arah, pasukan sekutu menang di Berlin, Paris, dan memperkosa para perempuan setempat.

Dalam “Rape in War: Challenging the Tradition of Impunity” yang diterbitkan untuk Human Rights Watch, Dorothy Q. Thomas dan Regan E. Ralph mencatat serangkaian kasus perkosaan dalam konflik bersenjata sejak Perang Dunia II. Dalam perang kemerdekaan Bangladesh (selesai pada 1971), pasukan Pakistan gencar melakukan razia, memperkosa perempuan, dan memboyong mereka ke barak-barak tentara.

Dalam pendudukan Cyprus pada 1974, pasukan Turki secara sistematis melakukan perkosaan terhadap perempuan setempat, bahkan ada kasus di mana para tentara Turki memperkosa dua puluh lima gadis yang kemudian mereka serahkan ke atasan untuk kembali diperkosa. Selama penjajahan Indonesia di Timor Leste, seturut Publikasi Komnas HAM, laporan tentara Indonesia memperkosa perempuan Timor. Puncaknya terjadi selama periode awal pendudukan (1975-1983) dan kekerasan pasca-referendum (1999).


Selama Perang Yugoslavia, tentara Serbia memperkosa perempuan muslim Bosnia dan Kroasia. Di Peru, perkosaan terhadap perempuan adalah praktik yang umum dilakukan tentara selama menginterogasi orang-orang yang diduga terlibat pemberontakan komunis.

Konflik antara India dan Kashmir pada 1990an diwarnai oleh perkosaan oleh kedua belah pihak. Dalam sebuah kejadian, satu pasukan memperkosa beramai-ramai para perempuan di sebuah kampung, termasuk gadis berusia 11 tahun dan perempuan 60 tahun. Salah seorang penyintas menyatakan bahwa pelakunya mengaku diperintahkan oleh komandan untuk memperkosa.

Selama tiga bulan konflik etnis di Rwanda yang menewaskan satu juta orang lebih (1994), Menteri Pemberdayaan Perempuan Pauline Nyiramasuhuko jadi aktor utama perkosaan massal terhadap etnis Tutsi. Ia memerintahkan seluruh milisi etnis Hutu memperkosa seluruh perempuan Tutsi sebelum membakar mereka hidup-hidup. Putra Nyiramasuhuko dikabarkan memperkosa seorang perempuan Tutsi dengan izin ibunya.

Di provinsi Arakan, Myanmar pada 1992, pasukan pemerintah memerintahkan laki-laki muslim Rohingya untuk kerja paksa sekaligus memperkosa perempuan setempat. Pada Maret 2003, militer AS dan sejumlah personel CIA terlibat dalam penyiksaan, perkosaan, sodomi terhadap tahanan perang di penjara Abu Ghraib.


Reaksi Spontan atau Strategi Perang?

Ketika perkosaan di masa perang nampak hanya sebagai pelampiasan seksual secara spontan, realitasnya lebih kompleks.

Artikel Jonathan Gottschall, “Explaining Wartime Rape” yang diterbitkan dalam The Journal of Sex Research (2004) merangkum sejumlah teori yang mampu menjelaskan fenomena tersebut. Yang paling umum adalah penjelasan perang sebagai tempat mengekspresikan kultur patriarki yang telah tumbuh dalam struktur masyarakat. Artinya, persoalan utamanya bukan semata-mata perang, tetapi cara orang dibesarkan dalam sebuah sistem yang mengutamakan kepentingan laki-laki dan merendahkan posisi perempuan.

Dalam perang, tak jarang perkosaan dilakukan secara terbuka dan beramai-ramai. Claudia Card dalam “Rape as a Weapon of War” (1996) mengatakan bahwa cara ini dilakukan tidak hanya untuk meruntuhkan mental korban beserta masyarakatnya, tetapi juga menguatkan ikatan antar serdadu.

Baca juga: Perkosaan Massal Mei 1998 Memang Benar-Benar Terjadi

Pendekatan lainnya berfokus pada budaya dan sejarah nasional negara-negara yang menjadi pihak pemerkosa. Pemerkosaan yang dilakukan oleh Jepang pada Perang Pasifik, misalnya, akan dibaca sebagai cerminan budaya bangsa yang sadomasokistik dan misoginis.

Namun, dua pendekatan tersebut tidak cukup—salah satunya bahkan gagal—melihat data dari lapangan, karena militer dari negara dengan kultur yang lebih patriarkis atau kurang patriarkis sama-sama melakukan perkosaan. Perkosaan juga terjadi di seluruh kebudayaan di segala zaman dan tempat, tidak hanya Jepang atau Balkan.

infografik perkosaan sebagai strategi militer


Pendekatan ketiga memposisikan perkosaan sebagai strategi militer. Karena perempuan seringkali didudukkan sebagai pilar komunitas, sebagai ibu atau calon ibu, daya rusak pemerkosaan akan mengobrak-abrik masyarakat yang diduduki dan ditaklukkan. Kelahiran anak dari perempuan yang diperkosa seringkali dianggap aib. Rusaknya kepercayaan antar anggota masyarakat dan konflik internal merupakan tujuan yang diperhitungkan dalam strategi perkosaan massal. Efeknya adalah merusak spirit pasukan musuh atau mencegah potensi perlawanan.


Dalam perkosaan massal di Nanking, pasukan Jepang memperkosa secara beramai-ramai antara 20 ribu hingga 80 ribu perempuan Cina dari berbagai usia. Di lapangan, tentara Jepang bahkan memaksa para bapak memperkosa putri-putrinya dan anak laki-laki memperkosa ibu.

BBC melaporkan, bersamaan dengan pembersihan etnis pada Perang Bosnia (1991-1995), perkosaan sistematis dilakukan supaya perempuan-perempuan Bosnia dan Kroasia bisa melahirkan “bayi-bayi Serbia”. Dalam konflik Pakistan dan Bangladesh, para pelaku kekerasan mengatakan mereka memperkosa supaya para perempuan Bangladesh mengandung “anak-anak Punjabi," ucap Gita Sahgal dari Amnesty International.

Milisi Janjawid di Darfur pada 2004 menggunakan perkosaan massal untuk menghukum, mempermalukan, dan mengontrol komunitas-komunitas non-Arab. Di Kolombia, kelompok-kelompok yang bertikai memutilasi dan membunuh perempuan untuk menghukum kota dan desa yang mereka duduki.

Dalam mayoritas kasus perkosaan massal, para pelaku sulit dituntut ke pengadilan. Di antara penyebabnya adalah rumitnya prosedur pembuktian dan situasi yang menyulitkan korban untuk membuka mulut, serta kuatnya posisi pelaku dalam struktur politik atau sosial ditengarai sebagai penyebabnya.


Pada 2015, Jepang telah meminta maaf secara publik terhadap kejahatan perang, termasuk perkosaan di negara-negara seperti Cina dan Korea menjelang dan selama Perang Dunia II. Tidak sedikit yang merasa permintaan maaf Jepang tidak cukup. Di Barat, negara-negara yang terlibat dalam perkosaan perempuan Jerman di akhir Perang Dunia II seperti AS, Inggris, Perancis, Rusia, hingga kini tidak pernah mengakui terjadinya peristiwa tersebut.

Salah satu isu yang juga penting kini adalah keterlibatan milisi-milisi yang tidak merasa terikat dengan konvensi-konvensi perang yang berlaku secara internasional. Impunitas makin langgeng karenanya.

Baca juga artikel terkait PERKOSAAN atau tulisan menarik lainnya Windu Jusuf
(tirto.id - Politik)

Reporter: Windu Jusuf
Penulis: Windu Jusuf
Editor: Zen RS