tirto.id - Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama memprotes cuitan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad Al Shuaibi. Apa yang disampaikan Osamah dinilai tidak patut dan merugikan nama baik organisasi.
Osamah, lewat Twitternya @Os_alshuibi, mengatakan "massa yang berjumlah lebih dari satu juta berkumpul demi menyatakan persatuan umat Islam merupakan reaksi keras terhadap dibakarnya bendera tauhid oleh seorang atau pihak organisasi sesat, menyimpang, kurang lebih sebulan yang lalu."
Massa lebih dari satu juta yang dimaksud adalah Reuni Akbar 212, sementara pembakaran bendera tauhid yang dimaksud terjadi di Garut, pada saat perayaan Hari Santri Nasional, Senin 22 Oktober 2018. Pembakar Bendera adalah seorang anggota Banser, organisasi sayap GP Ansor.
Cuitan Osamah kini sudah tidak ada. Namun tangkapan layarnya disertakan dalam surat keberatan dua organisasi yang ditujukan untuk Kementerian Luar Negeri.
Surat protes GP Ansor ditandatangani langsung Ketua Umum Yaqut Cholil Qoumas. Pada surat itu Yaqut menuntut permintaan maaf dan klarifikasi dari Dubes Osamah.
"Kami dengan ini memohon kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia agar kiranya dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan materi unggahan tersebut," tulis surat itu.
Dalam surat yang sama GP Ansor meminta klarifikasi spesifik soal kalimat yang berbunyi "organisasi yang menyimpang secara aqidah." Ia keberatan jika Banser, yang merupakan bagian dari GP Ansor disebut demikian. Ia menegaskan kalau GP Ansor adalah organisasi keagamaan dan kepemudaan berasaskan Islam.
Ia juga mengatakan bendera yang dibakar tak bisa disebut bendera tauhid. Itu adalah bendera Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), organisasi yang sudah dilarang di Indonesia.
"Masalah ini telah diselesaikan secara hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia," jelas Yaqut lagi.
Protes tertulis juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Suratnya ditandatangani Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Sekjen Helmy Faishal Zaini.
Dalam surat keberatan itu, PBNU mengatakan Osamah sengaja menyebarkan fitnah terhadap GP Ansor. Surat yang sama juga menuding Osamah telah mencampuri urusan politik negara lain yang jelas-jelas di luar kewenangan seorang Dubes.
"[PBNU] mendesak pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan saudara Osamah sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik Indonesia."
Kedubes Saudi Dipanggil
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir menyampaikan Kemlu sudah bertindak bahkan sebelum keluarnya protes dari GP Ansor dan PBNU.
"Kemlu [langsung] berkomunikasi pada Minggu dengan Dubes Saudi yang berada di luar negeri," kata Nasir kepada reporter Tirto, Selasa (4/12/2018).
Selain itu pertemuan langsung terjadi antara Kemlu dan Wakil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia. Osamah tidak hadir karena sedang di luar negeri hingga Senin kemarin. Dalam pertemuan itu Kemlu mengulang apa yang mereka sampaikan kepada Osamah.
"Kemlu menyesalkan pernyataan dalam sosmed Dubes Saudi. Substansi pernyataan sosmed Dubes Saudi tidak tepat. Secara etika, penyampaiannya tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik," tegasnya lagi.
Belum jelas apakah Osamah bakal dipanggil lagi atau tidak. Nasir juga tak ingin merespons tuntutan mengirim pulang Osamah ke Arab.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino
