tirto.id - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menjelaskan perlunya pemberian vaksin difteri sejak dini. Menurut Nila saat ini pihaknya sudah meminta kepada PT Bio Farma untuk mempercepat proses pembuatan vaksin tersebut. PT Bio Farma menurut Nila adalah salah satu dari pembuat vaksin terbesar di dunia.
"Saya kira logistik kami siap," kata Menkes, Rabu (13/12/2017). "Kami ingin meminta mereka untuk meningkatkan untuk tahap di bulan Januari atau 2018."
Berdasarkan hasil survei, Nila menyatakan ada banyak anak-anak berusia 5 tahun ke bawah yang terjangkit penyakit difteri. Banyak di antara mereka yang tidak melakukan imunisasi dan antibodinya menurun. Menurut Nila, satu orang penderita difteri saja bisa menularkan satu keluarganya, ayah, ibu, dan saudara. Dari percikan ludah saja, difteri bisa menularkan sejumlah orang yang berada di depannya.
"Keluarganya pun juga kita harus cegah diimunisasi kalau ada faktor risiko. Kalau ada faktor risiko, mungkin lebih baik kita lakukan imunisasi. Kami imbau bilamana ada yang sakit pakai masker, jadi percikan ludah ini tidak menular pada orang," tandasnya.
Sampai sekarang, pemberian vaksin secara intensif sudah diberikan di daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Banten, dan Jawa Barat. Selain itu, daerah Jawa Timur juga sudah memulai pemberian vaksin secara mandiri. Menurut Nila, vaksin itu sudah tersedia di Kepala Dinas Kesehatan masing-masing wilayah.
"Cukup banyak ya, sekitar jutaan vile, satu vile untuk 8 sampai 10 orang. Itu kita sediakan begitu banyak. Tentu kita akan mengatasi pertama di provinsi untuk mencegah, ini dilanjutkan terus di tempat yang lain," katanya.
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan, ada 11 provinsi yang melaporkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) difteri periode Oktober dan November 2017 yakni Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Sementara itu, sampai bulan November 2017, kasus difteri terjadi di 95 kabupaten/kota yang terletak di 20 provinsi di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Direktur Surveilans dan Karantina Kementerian Kesehatan, Jane Soepardi mengatakan kondisi ini merupakan akibat keengganan masyarakat diimunisasi.
"KLB difteri memang ada dan melulu. 66 persen kasus difteri tidak diimunisasi. Jadi ada yang menolak vaksin, ada yang karena kesadaran kurang," kata dia kepada Antara di Jakarta, Senin (4/12/2017) minggu lalu.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
