tirto.id - Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sampai Agustus 2024 sebesar Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang dipatok sebesar Rp1.988,9 triliun. Jika dirinci, penerimaan pajak penghasilan (PPh) non-migas (minyak dan gas) tercatat sebesar Rp665,52 triliun, secara bruto anjlok 2,46 persen.
“Meskipun masih mengalami kontraksi, namun kinerjanya menunjukkan perbaikan. Melihat negatif growth-nya yang melandai jika diukurkan bulan-bulan sebelumnya,” kata Wakil Menteri Keungan II, Thommas Djiwandono, dalam Konferensi Pers APBN Kita Periode Agustus 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
Selain PPh non-migas, secara bruto penerimaan PPh migas juga mengalami kontraksi hingga 10,23 persen dibandingkan periode-periode sebelumnya, dengan sampai Agustus 2024 penerimaan dari sektor ini senilai Rp44,45 triliun. Tommy, sapaan Thomas mengungkapkan, kontraksi PPh Migas disebabkan oleh penurunan lifting minyak bumi.
Berbeda dengan PPh non-migas dan migas, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPN atas Barang Mewah atau PPN-BM tercatat mengalami kenaikan 7,36 persen secara bruto dengan realisasi sebesar Rp470,81 triliun atau 58,03 persen dari target APBN.
“PBB dan pajak lainnya realisasinya sebesar Rp15,76 triliun atau 41,78 persen dari target APBN dengan pertumbuhan bruto 34,18 persen,” kata Tommy.
Dari sisi sektor, penerimaan perpajakan di sektor perdagangan terus menunjukkan perbaikan pertumbuhan seiring dengan konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga, yakni mencapai Rp287,56 miliar. Meski begitu, peningkatan restitusi menyebabkan pertumbuhan neto setoran pajak sektor perdagangan lebih kecil daripada realisasi pertumbuhannya.
Penerimaan sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh paling tinggi seiring dengan peningkatan kredit dana pihak ketiga dan suku bunga, dengan realisasi mencapai Rp160,82 triliun. Begitu juga, penerimaan pajak di sektor transportasi dan perdagangan, konstruksi dan logistik, informasi dan komunikasi, dan jasa perusahaan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
“Sektor pertambangan terkontraksi cukup dalam, terutama karena penurunan PPh Badan tahunan dan angsuran PPh. Kedua hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas serta peningkatan restitusi. Realisasi sektor pertambangan mencapai Rp65,9 triliun," jelas Tommy.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, penerimaan pajak Agustus 2024 mengalami penurunan 4,0 persen. Realisasi ini lebih baik dari kontraksi pada semester I 2024 yang hampir sebesar 8 persen, yang pada saat itu tercatat sebesar Rp893,8 triliun.
“Jadi ini penurunan kontraksinya sudah cukup drastis, yaitu hampir separuhnya,” kata Sri Mulyani.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Abdul Aziz
