Penerimaan APBN Moncer, Sri Mulyani Bakal Tahan Penarikan Utang

Penarikan utang akan dikurangi pada tahun ini, melihat kondisi penerimaan negara yang masih cukup kuat sepanjang awal tahun.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Terbit 23 May 2023 00:54 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan saat acara High Level Dialogue (Seminar) on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Rabu (29/3/2023). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/tom.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berencana mengurangi penarikan utang melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) pada tahun ini. Pertimbangan ini melihat kondisi penerimaan negara yang masih cukup kuat sepanjang awal tahun.

"Dalam hal dengan penerimaan yang cukup besar, maka penerbitan SBN bisa diturunkan sesuai dengan kondisi keuangan yang cukup baik pada kuartal satu ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Selasa (23/5/2023).

Pendapatan negara sampai dengan April 2023 berhasil terkumpul Rp1.000,5 triliun. Realisasi ini tumbuh 17,3 persen secara year on year (YoY) dan telah mencapai 40,6 persen dari target APBN 2023.

Pendapatan tersebut terdiri penerimaan perpajakan sebesar Rp782,7 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp94,5 triliun.

Penerimaan pajak sendiri berhasil menyumbang lebih dari separuh pendapatan negara disumbangkan oleh setoran Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 410,9 triliun, naik 20,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sedangkan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp239,9 triliun atau naik 25 persen secara yoy.

Hingga April 2023, pembiayaan utang melalui penerbitan surat utang mencapai Rp243,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 35 persen dari target Rp696,4 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Realisasi pembiayaan utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp240 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp3,9 triliun.

Sri Mulyani mengakui ralisasi pembiayaan itu melesat 55,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pesatnya pertumbuhan realisasi pembiayaan selaras dengan strategi front loading pemerintah, guna mengantisipasi lag effect dari kenaikan tingkat suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) dan juga Bank Indonesia (BI).

"Ini memang meningkat dari tahun lalu, terutama karena mengantisipasi dari kenaikan suku bunga Fed Fund Rate maupun suku bunga di dalam negeri," ujarnya.