tirto.id - Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang melalui penerbitan surat utang mencapai Rp243,9 triliun sampai April 2023. Realisasi itu setara dengan 35 persen dari target Rp696,4 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, merinci realisasi pembiayaan utang tersebut, terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp240 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp3,9 triliun.
"Penerbitan utang sampai dengan akhir April mencapai Rp243,9 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Selasa (23/5/2023).
Sri Mulyani menyebut realisasi pembiayaan itu melesat 55,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Pesatnya pertumbuhan realisasi pembiayaan selaras dengan strategi front loading pemerintah, guna mengantisipasi lag effect dari kenaikan tingkat suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) dan juga Bank Indonesia (BI).
"Ini memang meningkat dari tahun lalu, terutama karena mengantisipasi dari kenaikan suku bunga Fed Fund Rate maupun suku bunga di dalam negeri," ujarnya.
Jika dirinci penarikan utang masih didominasi oleh SBN di mana jumlahnya setara dengan 33,7 persen terhadap APBN dan tumbuh 68,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Sedangkan untuk pinjaman, jumlahnya lebih rendah 72,7 persen yoy, yakni Rp14,2 triliun.
Sri Mulyani memastikan penerbitan surat utang akan dijaga secara hati-hati. Pengelolaan dan waktu penerbitan utang dinilai terkendali sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023.
"Kita mengantisipasi dalam hal ini dengan penerimaan yang cukup besar maka dari sisi penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurutan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik pada kuartal I ini," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
