Peneliti LIPI: Bicara Papua, Bukan Hanya Persoalan Infrastruktur

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 14 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Puput menyampaikan bahwa ada empat akar permasalahan di Papua, yakni marjinalisasi, sejarah politik, pelanggaran hak asasi kemanusiaan (HAM), dan infrastruktur.
tirto.id - Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, atau yang lebih dikenal dengan nama Puput, menyampaikan bahwa permasalahan yang terdapat di Papua tidak sekadar infrastruktur, seperti yang selama ini diangkat oleh pemerintah, atau pun media.

Puput menyampaikan bahwa ada empat akar permasalahan di Papua, yakni marjinalisasi, sejarah politik, pelanggaran hak asasi kemanusiaan (HAM), dan infrastruktur.

“Artinya kita harus melihat hal ini [keempat faktor] secara komprehensif, saya melihat pemerintah belum melihat ke arah sana,” kata Puput dalam diskusi soal Papua yang diadakan Amnesty Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, pada Kamis (14/2/2019).

Puput pun menyesalkan kenapa permasalahan soal Papua tidak diangkat dalam debat pertama, padahal permasalahan pelanggaran HAM sangat tinggi di Papua.

“Saya juga menyayangkan, dalam debat pertama, soal HAM, kok enggak ada sama sekali yang menyebutkan Papua,” kata Puput.

Puput justru curiga bahwa pemerintah akan menyinggung Papua dalam debat kedua. Papua akan diangkat dalam topik soal energi atau ekonomi.

Bentuk pembatasan isu yang diangkat soal Papua akan menyingkirkan permasalahan lain yang selama ini sebenarnya terjadi.

“Ini akan membatasi permasalahan yang terjadi di papua, seolah hanya ekonomi dan pembangunan saja,” kata Puput.

Pernyataan serupa juga sempat disampaikan oleh juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua), Surya Anta, sesaat setelah mendeklarasikan golput mewakili beberapa organisasi yang menggeluti isu Papua.

Surya mengatakan bahwa baik Jokowi, maupun Prabowo, justru menawarkan program-program yang tak relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat West Papua atau Papua.

Surya juga menekankan bahwa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua adalah demokrasi, berupa kebebasan berkumpul, berpendapat, dan lepas dari represi aparat (tentara atau polisi), bukan sekedar infrastruktur sebagaimana yang saat ini terus digadang-gadang oleh pemerintah.

"Enggak usah merebut hati West Papua dengan infrastruktur atau kesejahteraan, yang dipentingkan oleh Papua adalah demokrasi. Nyawa tidak bisa diganti oleh jalan tol," tegasnya.


Baca juga artikel terkait LIPI atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari