tirto.id - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab, menilai perlu ada perubahan pendekatan ke Papua untuk menangani sejumlah masalah yang ada di Papua.
“Kalau pintu masuknya [atau pendekatan] hak asasi manusia, itu ada ketentuan, yang sampai hari ini tidak dilaksanakan,” kata Amiruddin dalam diskusi ‘Menyoal Papua dalam Pilpres 2019’, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).
Jika pembangunan memang langkah yang dianggap sebagai pendekatan, kata Amiruddin, maka ia tidak akan menuntaskan permasalahan yang ada di Papua.
“Kami tawarkan pintu masuknya melalui dialog,” kata Amiruddin.
Menurut Amiruddin, perlu ada percakapan antara masyarakat sipil Papua dengan pemerintah untuk membahas persoalan yang perlu diselesaikan. Pendekatan tersebut juga sepatutnya tidak didekati dengan aparat sebagai ujung tombak.
Amiruddin juga menuntut agar sejumlah laporan yang diterbitkan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM, khususnya di Papua, seharusnya dapat dibuka dan diadili oleh Jaksa Agung RI.
“Kami setiap bicara seakan selalu mulai dari nol, padahal sudah banyak yang kami upayakan,” kata Amiruddin.
Melalui dialog, Amiruddin menekankan kembali pentingnya perubahan pendekatan untuk dapat mengurai kerumitan masalah dan sejumlah konflik yang selama ini banyak terabaikan.
“Kalau cara pandangnya berbeda, cara analisisnya juga akan berbeda, cara penanganannya pun berbeda,” kata Amiruddin.
“Karena setiap pintu masuk memiliki konsekuensi-konsekuensinya sendiri,” tambah dia.
Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, akrab disapa Puput, juga mengkritik pendekatan pemerintah atau upaya penyelesaian masalah yang sekadar melalui infrastruktur.
Puput menyampaikan, ada empat akar permasalahan di Papua, yakni marjinalisasi, sejarah politik, pelanggaran hak asasi kemanusiaan (HAM), dan infrastruktur.
“Artinya kita harus melihat hal ini [keempat faktor] secara komprehensif, saya melihat pemerintah belum melihat ke arah sana,” kata Puput dalam diskusi soal Papua yang diadakan Amnesty Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, pada Kamis (14/2/2019).
Direktur Eksekutif The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philip Vermonte, juga menyinggung pentingnya pendekatan yang lebih afirmatif.
“Saya kira kalau tidak ada pendekatan yang lebih punya terobosan, dan tidak ada pendekatan yang bersifat afirmatif, akan semakin rumit untuk mencari penyelesaian,” kata Philip.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Zakki Amali
