tirto.id - Realisasi pendapatan negara pada Januari 2019 tercatat sebesar Rp108,1 triliun atau 5 persen dari target yang dipatok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Dari sisi jumlah, realisasi ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat cuma Rp101,7 triliun, namun lebih rendah secara persentase dari target.
"Kenaikan dari sisi penerimaan naik Rp5 triliun. Dari sisi persentase lebih rendah dari tahun lalu yang 5,4 persen [dari target]," kata menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/2/2018).
Secara rinci, pendapatan dari perpajakan pada Januari 2019 mencapai Rp89,8 triliun atau 5 persen dari target APBN. Angka tersebut berasal dari Rp86 triliun setoran yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Rp3,8 triliun dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Kinerjanya masih cukup baik dan masih terjaga. Fokus reformasi perpajakan yaitu pajak dan bea cukai masih kami laksanakan," kata Sri Mulyani.
Sementara realisasi PPh Migas telah mencapai Rp6,3 triliun atau 9,5 persen dari target APBN 2019. Angka itu lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu: Rp4,5 triliun. Pertumbuhannya juga tercatat sebesar 38,2 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya: 1,2 persen.
Realisasi Pajak non-migas tercatat mencapai Rp79,7 triliun atau 5,3 persen dari target APBN 2019. Angka tersebut lebih tinggi dari capaian pada Januari tahun lalu: Rp74,5 triliun. Pertumbuhannya juga lebih tinggi, yakni 7 persen, dibandingkan periode Januari 2018: 5,4 persen.
Dirrektur Jenderal Pajak Robert Papakhan berharap pertumbuhan pendapatan negara pada bulan-bulan mendatang akan jauh lebih baik meski Indonesia sedang menghadapi tahun politik.
"Pemilu seyogyanya memberikan peningkatan lebih positif, kami mengharapkan harusnya lebih bisa ditingkatkan lebih besar tahun ini," ujar Robert.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
