Pendapatan Negara Rp1.777 T, Turun 2,5% dari Tahun Sebelumnya

Kontraksi ini mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada semester I 2024 yang mencapai 6,5 persen.

Reporter: Qonita Azzahra

Terbit 23 Sep 2024 20:55 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/9/2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan APBN pada Agustus 2024 defisit Rp153,7 triliun atau 0,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) namun defisit tersebut masih sesuai dengan Rancangan Undang-Undang APBN 2024 yakni 2,29 persen dari PDB. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

tirto.id - Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara sampai 31 Agustus 2024 tercatat sebesar Rp1.777,0 triliun atau 63,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut mengalami penurunan 2,5 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Meski begitu, kontraksi tersebut mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada semester I 2024 yang mencapai 6,5 persen.

“Jadi dengan kontraksi 2,5 [persen] ini, sudah terjadi perbaikan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita Agustus 2024, di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp1.379,8 triliun atau 59,7 persen dari target APBN 2024.

Sementara untuk penerimaan perpajakan per 31 Agustus 2024 tercatat sebesar Rp1.196,5 triliun, anjlok 4,0 persen dari APBN. Namun, berbeda dari penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai berhasil tumbuh 6,8 persen menjadi Rp183,2 triliun.

“Ini pertumbuhannya relatif lebih kuat, karena sampai semester I kemarin penerimaan bea dan cukai mengalami kontraksi 0,9 persen. Jadi kalau dilihat dari pendapatan negara, untuk pajak atau perpajakan, pajak dan bea cukai, meskipun pajak masih kontraktif dan kepabeanan positif growth, ini semuanya menggambarkan adanya perbaikan dibandingkan kondisi semester I,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, per 31 Agustus 2024, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah terkumpul Rp383,8 triliun atau 78,0 persen dari target APBN 2024.

Capaian ini terkontraksi 4,8 persen (yoy), yang disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dan lifting minyak bumi akibat tertundanya aktivitas, serta moderasi harga batu bara acuan.

Sebaliknya, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) adalah dua hal yang mendorong pertumbuhan realisasi PNBP Agustus 2024.

“Realisasi pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mencapai 81,9 persen dari target APBN atau tumbuh 7,4 persen (yoy). Kontributor utama pendapatan KND berasal dari deviden bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk tahun buku 2023. Capaian realisasi PNBP lainnya mencapai 85 persen dari target APBN atau terkontraksi 10,4 persen (yoy),” papar Wakil Menteri Keuangan II, Suahasil Nazara, pada kesempatan yang sama.

Di sisi lain, realisasi PNBP BLU tercatat tumbuh 18,8 persen (yoy) menjadi Rp64,2 triliun yang disumbang oleh pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, dan pendapatan pengelolaan dana BLU. Pendapatan BLU Pengelola Dana khususnya berasal dari pendapatan pungutan ekspor sawit yang melambat 14,3 persen (yoy).

“Dampak penurunan rata-rata harga referensi CPO sebesar 5,4 persen,” imbuh Thomas.