tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, DKI Jakarta mengalami penurunan PAD sebesar Rp31,13 triliun. Untuk membantu pemulihan ekonomi DKI Jakarta, pihaknya sudah menerima pengajuan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp12 triliun.
“Kondisi penurunan PAD yang sangat dalam sebagai dampak pandemi dialami oleh Provinsi DKI Jakarta, yang mengalami penurunan PAD sebesar Rp31,13 triliun. Situasi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui program PEN. DKI Jakarta sudah mengajukan [pinjaman PEN] sebesar Rp12 triliun,” kata dia dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT SMI (Persero), Senin (27/7/2020).
Selain DKI Jakarta yang sudah mengajukan pinjaman PEN, ada pula Provinsi Jawa Barat yang mengajukan hal serupa. Airlangga menjelaskan, saat ini Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan PAD sebesar Rp4,21 triliun. Kemudian Sudah mengajukan pinjaman PEN sebesar Rp4 triliun.
“Sejauh ini, kedua provinsi tersebut sudah mengajukan pinjaman PEN daerah, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp12 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun,” terang dia.
Penyaluran pinjaman dana tersebut dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero kepada pemda. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan Dirut PT SMI Edwin Syahruzad, bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Di lokasi yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan secara rinci, pinjaman ke DKI dan Jawa Barat tersebut akan berlaku selama dua tahun ke depan. Skema untuk Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Rp4,5 triliun dan tahun depan Rp8 triliun. Sementara itu, Jawa Barat mengusulkan Rp1,9 triliun tahun ini dan Rp2,09 di 2021.
Ia menjelaskan, dana pinjaman tersebut akan diberikan kepada pemda yang perekonomiannya tertekan akibat dampak COVID-19. DKI misalnya, perekonomiannya turun 5,6 persen secara year on year di kuartal II 2020 dan PAD anjlok 54 persen.
Sementara Jawa Barat kondisi perekonomiannya terkontraksi 2,7 persen secara year on year, turun jauh lebih dalam dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,39 persen. PAD Jawa Barat pun turun 16,7 persen.
"Jadi kami pass through 0 persen ke Pemda, biaya pengelolaan PT SMI 0,185 persen dan provinsi 1 persen up front. Dari PT SMI sendiri sumber mereka Rp 5 triliun bunganya adalah sebesar 5,4 persen, pemerintah akan membayar selisih cost of fund yang ditanggung PT SMI agar pinjaman kepada Pemda mendekati nol tadi kecuali biaya administrasi tadi," jelas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
