tirto.id - Kementerian Agama (Kemenag) berencana mencairkan bantuan subsidi upah/gaji (BSU) kepada ratusan ribu Guru Tenaga Kependidikan (GTK) non-PNS (honorer) pada bulan ini.
Untuk BSU bagi para GTK honorer madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) non-PNS di sekolah umum, petunjuk teknis (juknis) pencairannya sudah diterbitkan pada pekan ini.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, mengaku sudah menandatangani juknis pencairan BSU bagi para GTK honorer madrasah dan PAI di sekolah umum pada 16 November 2020. Setelah itu, penetapan calon penerima BSU segera menyusul.
"Sedang disiapkan SK calon penerima Bantuan Subsidi Gaji bagi GTK non-PNS madrasah dan guru PAI non-PNS di sekolah umum," kata Ali seperti dilansir laman Kemenag.
"Semoga pencairan bantuan subsidi gaji ini bisa menjadi kado Hari Guru Nasional, 25 November mendatang," dia menambahkan.
Menurut Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Ditjen Pendis, M Zain, bantuan subsidi gaji/upah itu diberikan dalam bentuk dana senilai Rp600.000 per bulan selama tiga bulan.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Zain, sebanyak 543.928 GTK non-PNS RA/Madrasah akan menerima BSU, dengan nilai total anggaran mencapai Rp979,07 miliar.
Kemenag juga bakal menyalurkan BSU dengan nilai total Rp168,26 miliar kepada 93.480 guru PAI non-PNS di Sekolah Umum.
Artinya, Kemenag akan menyalurkan BSU senilai Rp1,147 triliun kepada 637.408 GTK honorer di madrasah dan guru PAI sekolah umum.
BSU akan disalurkan pula oleh Kemenag kepada GTK non-PNS yang ada di bawah naungan Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Buddha, dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
Dirjen Bimas Buddha, Caliadi mengatakan terdapat sebanyak 832 GTK honorer di bawah naungan lembaganya yang akan menerima pencairan BSU. Para GTK itu tersebar di 29 provinsi.
Total anggaran BSU yang akan disalurkan Ditjen Bimas Buddha kepada 832 GTK honorer tersebut sebesar Rp1,497 miliar. BSU yang dicairkan juga senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
"Mereka adalah guru pendidikan agama Buddha non-PNS dan guru Nava Dhammasekha," ujar dia.
Caliadi menambahkan Ditjen Bimas Buddha pun sudah menyiapkan juknis pencairan BSU. "Kami usahakan untuk bisa segera dicairkan. Semoga ini bisa menjadi kado bagi mereka, pada Hari Guru Nasional, 25 November mendatang," tutur Caliadi.
Adapun menurut Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Wawan Djunaedi, sebanyak 141 guru non-PNS di bawah instansinya akan mendapatkan BSU. Total anggaran BSU itu mencapai Rp253,8 juta.
"Mereka ialah guru yang mengajar Pendidikan Agama Khonghucu di Sekolah Umum dan mengajar agama Khonghucu di Sekolah Minggu," ujar Wawan.
Menurut dia, sebanyak 141 guru non-PNS pengajar Pendidikan Agama Khonghucu yang tersebar di 14 provinsi itu akan menerima BSU senilai Rp600ribu per bulan selama tiga bulan.
Dia mengatakan, petunjuk teknis pencairan BSU tersebut akan segera terbit, dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu bakal berupaya segera mencairknnya. Wawan pun berharap pencairan BSU bagi pengajar Pendidikan Agama Khonghucu non-PNS ini menjadi kado di Hari Guru Nasional, pada 25 November 2020.
Kemenag akan Mencairkan BSU Rp1,152 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui usulan anggaran penyaluran BSU bagi para GTK honorer (non-PNS) yang berada di bawah naungan Kemenag.
Sekjen Kemenag Nizar memastikan usulan tersebut sudah disetujui Ditjen Anggaran Kemenkeu RI. Persetujuan tertuang dalam Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu kepada Sekjen Kemenag tertanggal 12 November 2020.
"Usulan kita lebih dari Rp1,152 triliun," kata Nizar.
Kata Nizar, anggaran BSU senilai Rp1,147 triliun akan dicairkan untuk GTK non-PNS madrasah dan guru PAI di sekolah umum.
Selebihnya, disalurkan untuk GTK non-PNS di bawah naungan Ditjen Bimas Katolik senilai Rp3,609 miliar. Dana BSU Rp1,497 miliar diberikan bagi para GTK non-PNS di bawah Ditjen Bimas Buddha, dan Rp253,8 juta disalurkan kepada GTK non-PNS di Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
"Tahapan selanjutnya adalah pencairan. Kami akan segera proses. Semoga semua berjalan lancar sehingga bisa segera dicairkan," ujar Nizar.
Pada Selasa lalu (17/11/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lebih dari 2,4 juta guru tenaga pendidik non-PNS di bawah Kemendikbud dan Kemenag akan menerima BSU.
"[Jumlah penerima] Bantuan gaji guru honorer dari Kemendikbud dan Kemenag totalnya mencapai lebih dari 2,4 juta orang," kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara.
"[Sebanyak] 1,6 juta [penerima] di bawah Kemendikbud dan 0,8 juta orang di bawah Kemenag," dia melanjutkan.
Menkeu menjelaskan lebih dari 2,4 juta tenaga pendidik non PNS yang berhak mendapat bantuan upah dari pemerintah tersebut bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.
Editor: Agung DH
