Pemprov DKI Belum Mau Terapkan Ganjil-Genap Sepeda Motor

tirto.id - Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Widyatmoko menyampaikan bahwa Pemprov DKI belum mau menerapkan aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor di Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat.

Ia mengatakan, usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Halim Pangara itu dinilai sebagai solusi alternatif untuk membatasi roda dua, pasca dicabutnya pembatasan roda dua di kawasan tersebut.

"Kita masih kaji bersama dengan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) dan Dirlantas Polda," ungkap Sigit saat dihubungi Tirto, Rabu (17/1/2018).

Menurut Sigit, Dishubtrans masih perlu melihat sejauh mana efektivitas ganjil-genap untuk kendaraan roda empat yang pernah diterapkan di dua ruas jalan tersebut, serta memantau aktivitas pengendara sepeda motor yang diperbolehkan melintas sejak pekan lalu.

"Kita belum bisa memutuskan dalam waktu dekat, karena kami masih memantau arus lalu lintas di ruas jalan itu," ujarnya

Dikonfirmasi terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI belum akan memutuskan rekayasa lalu-lintas di dua ruas jalan itu dalam waktu dekat.

Menurutnya, jika tujuannya adalah mendorong pengendara berpindah ke moda transportasi masal, maka Pemprov harus memberikan kepastian seperti kelayakan moda transportasi publik serta ketersediaan park and ride sebelum aturan baru dikeluarkan.

"Kalau tidak begitu, seringkali ini justru akan menyusahkan masyarakat kecil," ujar Anies.

Selain itu, Anies juga menilai bahwa penerapan ganjil genap hanya merupakan salah satu dari sekian banyak metode pengendalian lalu-lintas yang bisa dipilih oleh Pemprov. Karena itu lah, Anies menyatakan solusi yang diusulkan Dirlantas itu butuh dikaji lebih jauh sambil Pemprov menyiapkan infrastruktur transportasi massal.

"Ganjil-genap itu kan cuma metode aja, utak-atik. Kita seringkali tidak adil, mereka kita suruh pindah ke transportasi umum, tapi kita belum siapkan dengan baik transportasi dan infrastrukturnya," tutur Anies.