tirto.id - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur mengalami penundaan. Meski ditunda, Suharso mengatakan sisi perencanaan dan kajian masih tetap dikerjakan.
“Meskipun sampai hari ini ibu kota negara itu programnya masih di-hold,” ucap Suharso dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (8/9/2020).
Meski keseluruhan proyek ditunda, Suharso menyatakan sejumlah kegiatan dalam rangka persiapan masih berlanjut. Ia mencontohkan kegiatan pembuatan master plan, detail plan, dan infrastruktur dasar tetap berlangsung.
“Kami tetap dalam rangka persiapan dan kami melanjutkan master plan detail plan dan juga pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan,” ucap Suharso.
Suharso tak menyebut pasti sampai kapan penundaan akan dilakukan. Ia juga tak menjelaskan alasan penundaan, termasuk munculnya pandemi COVID-19 menjadi faktor penundaan juga tak dijelaskan Suharso.
Adapun menurut data Bappenas, kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur memerlukan anggaran sedikitnya Rp466 triliun. Pembangunan tidak dikerjakan pemerintah sendirian tetapi juga melibatkan swasta.
Pemerintah hanya melakukan pembangunan pada infrastruktur dasar, gedung pemerintahan dan DPR, rumah dinas, pangkalan militer sampai membuat perencanaan. Total anggarannya Rp89,47 triliun atau 19,2 persen.
Sekitar 26,2 persen atau Rp122,09 triliun berasa dari swasta. Swasta bakal membangun perumahan umum, perguruan tinggi, sarana kesehatan sampai mall. Sisanya 54,6 persen senilai Rp254,43 triliun melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pemerintah menargetkan konstruksi IKN di Kalimantan Timur mulai pada 2020. Pemerintah sebelumnya menargetkan ibu kota benar-benar pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Bayu Septianto
