tirto.id - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 hingga 5,6 persen pada 2025. Hal itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/2/2024).
Sidang kabinet menyepakati Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
"Sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah sekitar 5,3-5,6 persen," ujar Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa dalam pemaparan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Selain itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi akan bersifat inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian awal RPJMN 2025-2029 dan jangka panjang Indonesia Emas 2025-2045. Dia pun mengatakan, Indonesia berencana keluar dari middle income trap pada 2038 dengan target tingkat pertumbuhan rata-rata bisa mencapai 7 persen atau minimum 6 persen.
"Kita sudah 30 tahun terjebak di dlm tingkat pendapatan menengah dan kita berencana bisa graduate dari middle income trap pada tahun 2038 sepanjang tingkat pertumbuhannya rata-rata bisa 7 persen dan minimal 6 persen dan itu kita capai pada tahun 2041," kata Suharso.
Suharso mengatakan, target lain di luar pertumbuhan ekonomi antara lain angka tingkat kemiskinan di 6-7 persen, tingkat pengangguran terbuka 4-5 persen, dan indeks modal manusia di angka 0,56.
"Kita sekarang tidak lagi menggunakan IPM tetapi human capital index angkanya mudah-mudahan bisa kita capai di angka 0,56," kata Suharso.
Lebih lanjut, Suharso menuturkan, pemerintah juga berupaya mencapai indeks gas rumah kaca di angka 38,6. Tidak hanya itu, pemerintah juga memperhitungkan penurunan gas rumah kaca beserta ekspor barang Indonesia. Ia pun mengatakan, pemerintah menarget angka defisit tertinggi 2,8 persen.
"Ini secara garis besar, kita belum sampai ke angka nominal, tapi bapak Presiden menyampaikan kalau bisa defisit jangan terlalu loncat sekali tadi ancer ancer nya antara 2,48 - 2,8 dan ada peningkatan dari belanja investasi yang below the line antara 0,5-1 persen," kata Suharso.
Suharso pun mengatakan, pemerintah sudah menghitung defisit termasuk keberadaan program makan siang gratis.
"Ya kan tahu, betul ya? Kami sebutkan secara khusus, semuanya kami sebut," kata Suharso.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
