tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap sistem perizinan online terpadu (Online Single Submission/OSS) bisa terealisasi setelah Lebaran 2018. Rencana pelaksanaan OSS tersebut molor dari jadwal yang ditargetkan, yakni antara Januari-Maret 2018.
“Sudah banyak investor besar yang mau daftar dan meminta agar menjadi yang pertama. Tapi repot juga kan kalau semuanya bilang mau menjadi yang pertama?” kata Darmin di rumah dinasnya di Jakarta Selatan pada Sabtu (16/6/2018).
Dengan menerapkan OSS, pemerintah menjamin bahwa sistem perizinan usaha akan terintegrasi, sehingga untuk perizinan tertentu bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Langkah ini diambil pemerintah untuk memangkas waktu perizinan yang biasanya dibutuhkan investor. Misalnya dari yang tadinya perlu beberapa tahun bisa menjadi hanya beberapa bulan saja.
Sistem OSS sendiri merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah disahkan pada tahun lalu. Lebih lanjut, Perpres tersebut merupakan pengembangan dari regulasi yang selama ini telah diatur oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Meskipun telah berkomitmen akan meluncurkan OSS setelah Lebaran nanti, namun Darmin belum membeberkan waktu pastinya. Menurut Darmin, sistem OSS akan secara langsung diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Enggak tahu lah, tergantung Presiden [untuk waktu pastinya], beliau hendak memilihnya tanggal berapa. Tapi memang yang mau daftar sudah banyak,” ungkap Darmin.
Selain mengejar peluncuran OSS, Darmin juga menyebutkan bahwa pemerintah masih akan fokus terhadap stabilitas mata uang rupiah. Darmin mengatakan salah satu hal yang dapat dilakukan setelah Lebaran nanti ialah dengan mendorong agar defisit neraca perdagangan bisa diminimalisir.
Adapun Darmin meyakini langkah untuk menjaga neraca perdagangan tersebut dapat berdampak pada penguatan mata uang rupiah. “Perdagangan kita defisit dalam 2-3 bulan terakhir dan itu ikut memengaruhi tekanan terhadap pelemahan rupiah,” ucap Darmin.
“Tetapi setelah kita berkoordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), situasi bisa lebih terkendali dan pasar lebih percaya,” tambah Darmin.
Masih dalam kesempatan yang sama, Darmin turut mengungkapkan langkah konkret untuk menjaga neraca perdagangan tersebut. Menurut Darmin, pemerintah harus meningkatkan investasi dan yang terutama ialah meningkatkan nilai ekspor. Ia pun mengklaim pemerintah terus mencari cara untuk mendorong produk-produk yang ada supaya bisa naik lagi ekspornya.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
