Pemerintah Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Tahun Depan

Menteri Ara menyatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki hunian layak tinggal.

Terbit 16 Sep 2025 09:00 WIB

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan arahan saat pembahasan optimalisasi program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kantor Menara Bank BJB, Bandung, Jawa Barat, Senin (2/6/2025). Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong Bank BJB untuk meningkatkan target penyaluran dan serapan KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Barat sebesar 30 ribu unit dari kuota sekitar 105 ribu unit rumah subsidi se-Jawa Barat. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/agr

tirto.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki hunian layak tinggal. Pemerintah berupaya memperbaiki hunian masyarakat yang tak layak tinggal tersebut.

Menurut dia, berdasarkan catatan, terdapat 26 juta rumah yang tidak layak huni.

"Kita punya rumah yang tidak layak huni, artinya warga negara itu sudah punya rumah, tetapi tidak layak huni, itu ada sekitar 26 juta rumah," ucap Ara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Ara menyatakan pemerintah akan merenovasi sebanyak 400.000 rumah masyarakat yang tidak layak huni pada 2026. Angka tersebut melonjak drastis daripada rumah masyarakat tak layak huni yang direnovasi pemerintah pada 2025, yakni 45.000 rumah.

Dalam kesempatan itu, ia berharap jumlah rumah tak layak huni yang akan direnovasi pada 2027 berjumlah. Dana untuk program renovasi rumah tak layak huni itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tadi kami baru saja rapat, tahun depan 400.000 rumah rakyat yang direnovasi. Jadi, itu lompatan yang luar biasa," kata Ara.

"Tahun depan kita sudah mulai renovasi 400.000, saya mohon doanya, semoga tahun 2027 meningkat lagi," lanjut Ara.