tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan rencana penurunan harga gas industri tak akan mengorbankan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Ia bilang bila penurunan harga gas menuntut pengurangan jatah bagi hasil maka pemerintah siap menanggungnya sehingga porsi kontraktor tetap sama.
"Kebijakan baru mengenai harga gas ini tidak akan mengurangi porsi daripada kontraktor," ucap Arifin dalam keterangan tertulis tertanggal 31 Januari 2020.
Arifin mengatakan langkah itu bisa saja diambil agar harga gas industri senilai 6 dolar AS per Million British Thermal Unit (MMBTU) sesuai Perpres No.40/2016. Lagi pula langkah ini menjadi salah satu yang tercepat untuk bisa segera menstabilkan harga gas.
Di samping itu, opsi pengurangan penerimaan lain yang bisa ditempuh mencakup penurunan biaya transmisi. Biaya ini diatur Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan berada di kisaran 0,02 - 1,55 dolar AS per MMBTU.
Kendati demikian, Arifin belum mau menyimpulkan bilamana langkah ini menjadi yang pasti ditempuh. Ia bilang pemerintah masih mengkaji nasib dua opsi lainnya.
Antara lain penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas yaitu kewajiban bagi KKKS untuk menjual gas industri ke industri dengan ketentuan volume dan harga yang ditetapkan pemerintah. Arifin menjamin opsi ini tetap mengacu pada perdagangan yang wajar.
Opsi terakhir industri diberi kemudahan melakukan importasi gas meski dengan syarat. “Untuk pengembangan kawasan-kawasan industri yang belum memiliki/ terhubung dengan jaringan gas nasional.”
“Saat ini kita sedang menyelesaikan studi kajian bagaimana menurunkan harga gas untuk industri,” ucap Arifin.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
