Apa Jokowi akan Gigit Diri Sendiri untuk Tekan Harga Gas Industri?

Oleh: Herdanang Ahmad Fauzan - 8 Januari 2020
Dibaca Normal 2 menit
Jokowi kerap berkata akan menggigit siapa saja yang berani menghalanginya memangkas impor. Namun, belakangan, ia mengajukan opsi bebas impor gas untuk industri.
tirto.id - Presiden Joko Widodo punya satu diksi andalan untuk mengancam orang yang tidak dia senangi: gigit. Jika tak percaya, Anda bisa memutar balik video saat dia membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/10/2019) lalu.

Saat itu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut bakal menggigit siapa saja yang berani memperkarakan bawahannya di BUMN yang tengah berinovasi.

“Jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia,” kata Jokowi, dikutip dari KompasTV. “Bayak, kan, pejabat pemerintah BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis justru yang digigit. Ini hati-hati. Akan saya balik, yang akan saya gigit mereka.”

Itu bukan satu-satunya momen Jokowi mengeluarkan jurus pamungkasnya.

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul, Rabu (13/11/2019), dia kembali memakai kata gigit dalam sambutan.

“Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan pura-pura salah gigit,” ujar dia, kali ini untuk mengancam aparat penegak hukum yang terindikasi memeras.


Jokowi juga mengeluarkan kata gigit ketika bicara soal impor dalam Kongres Partai Nasdem di Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/2019). Saat itu ia mengatakan “tidak mau impar-impor terus.” Hal ini menurutnya disampaikan “di mana-mana, di dalam rapat internal juga.”

“Jangan ada yang coba-coba menghalangi saya dalam menyelesaikan masalah tadi. Saya sampaikan, pasti akan saya gigit dengan cara saya.”

Mengusulkan Bebas Impor Gas Industri

Namun, pernyataan Jokowi baru-baru ini membuat sikap “tidak mau impar-impor terus” seperti tak ada artinya.

Ketika membuka rapat terbatas di kantornya, Senin (6/1/2020) kemarin, Jokowi justru mengusulkan impor sebagai satu dari solusi untuk mengatasi masalah harga gas industri yang membubung tinggi.

Mulanya ia mengajukan dua jalan keluar lain, yakni penghilangan porsi gas pemerintah atau kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). “Ada jatah pemerintah dua dolar AS per MMBTU, supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan. Ini bisa lebih murah.”

Setelah itu dia menambah satu opsi lain, yakni membebaskan bea impor gas untuk industri.

“Bebas impor untuk industri,” tuturnya. Jokowi mengatakan solusi ini mau tidak mau dipertimbangkan untuk mempercepat menekan harga gas industri.


Harga gas industri harus segera diintervensi karena komoditas ini sangat memengaruhi daya saing produk dalam negeri. Menurut dia, gas bukan hanya sebagai komoditas, namun juga modal pembangunan dalam memperkuat industri nasional.

Jokowi menilai setidaknya ada 6 sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia, antara lain pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, serta industri pupuk.

Musabab itu pula, Jokowi memerintahkan kementerian dan BUMN terkait untuk mengkalkulasi harga gas untuk industri agar dapat mendorong daya saing.


“Ini sudah terjadi sejak 2016 dan enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan,” ucapnya. “Pilihannya kan hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas. Saya tadi mau ngomong yang kasar tapi enggak jadi.”

Akankah Menggigit Diri Sendiri?

Jokowi dan menteri-menterinya menyepakati tiga opsi di atas bakal dirundingkan dalam tiga bulan ke depan.

“Istilahnya mungkin apa yang menyebabkan harga gas menjadi mahal. Ini yang harus kami luruskan supaya 'reasonable' dan bermanfaat untuk negara," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif seperti dilansir Antara.


Terpisah, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, menegaskan tiga opsi tersebut sama-sama punya konsekuensi negatif.

Opsi penghapusan jatah pemerintah membuat pemasukan pajak dari sektor migas berkurang. “Artinya, kemungkinan besar pemerintah harus menaikkan pajak di sektor lain (non-migas),” ujar Dwi seperti dilansir Antara.

Opsi kedua, yakni pemberlakuan DMO sebagaimana yang sudah diberlakukan dalam industri batu bara, belum tentu hanya membawa dampak untung. Sedangkan opsi ketiga, yakni pembebasan impor, Dwi perkirakan juga tidak kalah berbahaya potensi dampaknya.

Tidak hanya akan membuat Jokowi menggigit dirinya sendiri, meminjam kalimat Dwi, pemilihan opsi bebas impor otomatis juga bakal “membuat defisit perdagangan migas akan terus bertambah.”

Baca juga artikel terkait IMPOR atau tulisan menarik lainnya Herdanang Ahmad Fauzan
(tirto.id - Ekonomi)

Penulis: Herdanang Ahmad Fauzan
Editor: Rio Apinino
DarkLight