Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Departemen Perdagangan Inggris, Chris Bryant, mengatakan Pemerintah Inggris mengalami peretasan pada Oktober lalu.
Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi laporan di surat kabar The Sun, yang mengatakan kelompok peretas asal China telah membobol sistem untuk mengakses data Kementerian Luar Negeri.
"Memang telah terjadi peretasan," kata Bryant kepada Times Radio Jumat (19/12).
The Sun menyebut kelompok peretas Storm 1849 bertanggung jawab atas aksi tersebut, yang meretas puluhan ribu informasi visa.
Namun Bryant mengatakan pemberitaan itu masih "spekulasi" dan pemerintah terus menyelidiki. Bryant mengatakan, pemerintah "cukup yakin" tidak ada dampak serius akibat peretasan ini.
"Kami berhasil menutup celah itu, dengan sangat cepat. Itu adalah masalah teknis di salah satu situs kami," kata Bryant kepada Sky News.
Laporan menunjukkan ribuan dokumen dan data rahasia, termasuk detail visa, telah diambil dalam peretasan tersebut.
Bryant mengkonfirmasi bahwa peretasan telah terjadi tetapi menolak untuk menghubungkannya secara langsung dengan China.
Insiden ini terjadi di tengah kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang spionase China dan peringatan dari MI5 mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh China terhadap keamanan nasional Inggris.
Peretas Kemenlu Inggris Diduga Berasal dari China
Surat kabar The Sun mengatakan kelompok tersebut, Storm 1849, adalah geng yang dituduh menargetkan politisi dan kelompok yang mengkritik Pemerintah China.
Mengutip The Independent, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pada awal Desember bahwa China menimbulkan "ancaman keamanan nasional" bagi Inggris.
Insiden di Kementerian Luar Negeri ini menyusul dua serangan siber besar terhadap perusahaan-perusahaan besar Inggris tahun ini.
Peretasan memaksa produsen mobil terbesar di negara itu, Jaguar Land Rover, untuk menghentikan produksi selama lima minggu.
Sementara itu, merek ternama Marks & Spencer menangguhkan pesanan online selama enam minggu akibat peretasan.
Ketika ditanya detail insiden tersebut, kementerian luar negeri mengatakan bahwa mereka sedang berupaya menyelidiki.
"Kami sangat serius dalam menjaga keamanan sistem dan data kami," kata seorang juru bicara pemerintah.
Editor: Iswara N Raditya
