tirto.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp 3,2 triliun berbentuk kebijakan bantuan sosial untuk warga Jabodetabek. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Minggu ini pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bansos yang baru yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran 600 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan," kata Jokowi saat konferensi pers via teleconference, Kamis (6/4/2020). Total anggaran tersebut mencapai Rp2,2 triliun.
Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan sembako khusus di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bagi 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK. Satu KK akan diberikan uang sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan anggaran Rp1 triliun.
Untuk luar Jabodetabek, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK di luar penerima bantuan sosial program keluarga harapan maupun bantuan sosial sembako. Setiap kepala keluarga direncanakan akan menerima uang Rp600 ribu selama 3 bulan dengan total anggaran Rp16,2 triliun.
Kemudian, pemerintah juga akan mengalokasikan sebagian dana desa untuk bantuan sosial desa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sekitar 10 juta keluarga akan menerima dana bansos dari alokasi dana desa selama 3 bulan ke depan dengan besaran masing-masing keluarga sebesar Rp600 ribu atau dengan total anggaran sekitar Rp21 triliun.
Sehingga total untuk COVID-19, pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp40,4 triliun.
Jokowi menerangkan, program bantuan sosial untuk warga Jabodetabek diberikan sebagai upaya mencegah masyarakat mudik. Ia mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan pemberian bansos di masa depan.
"Sekali lagi nanti akan ada evaluasi dan kemungkinan juga bisa kita memutuskan hal yang berbeda setelah evaluasi di lapangan," kata Jokowi.
Program ini menambahkan deretan program bansos milik pemerintah. Pada tanggal 31 Maret lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penerima manfaat dari program PKH yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Pemerintah menggelontorkan uang sebesar 37,4 triliun rupiah untuk kebijakan tersebut.
Kemudian pemerintah melaksanakan kebijakan kartu sembako. Program kartu sembako diberikan kepada 20 juta penerima per orang diberikan 200 ribu per bulan dan totalnya adalah 43,6 triliun rupiah.
Lalu, pemerintah juga menggelontorkan dana sebagai insentif kepada 5,6 juta pekerja sebesar Rp600 ribu per 4 bulan dengan total anggaran Rp20 triliun.
Pemerintah juga membebaskan bea tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA yang tadi 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk kebijakan tersebut.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
