tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan menampung sementara para pengungsi Rohingya selama terdampar di Indonesia. Pemerintah masih berdiskusi dengan organisasi internasional seperti United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) terkait nasib pengungsi tersebut.
"Saya sampaikan sementara kita tampung, sementara," kata Jokowi di Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta, Senin (11/12/2023).
"Kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional UNHCR dan lain-lain untuk karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya," sambung Jokowi.
Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan pemerintah menerima kelompok Rohingya sementara waktu dan akan memberikan bantuan kepada mereka. Akan tetapi, pemerintah mencium ada dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian. Ia pun mengatakan pemerintah akan menindak upaya TPPO tersebut.
"Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," kata Jokowi dalam keterangan, Jumat (8/12/2023).
Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah akan berkomunikasi dengan pihak internasional dalam menyikapi kasus Rohingya.
"Pemerintah indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menuturkan walaupun pengungsi ditolak warga setempat, pihaknya tetap akan bertindak bila ditemukan pelanggaran HAM seperti sindikat penyelundupan imigran.
"Memang ini adalah sindikat, sudah (ada yang) ditangkap polisi. Namun, kita harapkan juga bahwa ini akan bisa kita hindarkan di kemudian hari, karena mereka juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka," kata Yasonna dikutip dari Antara, Senin (11/12/2023).
Dia mengklaim ada pengungsi yang menjual harta benda kemudian datang ke Tanah Air dengan ditawarkan iming-iming kehidupan yang lebih layak.
"Tapi sekarang kita lihat reaksi sosial dari masyarakat kita (yang menolak). Perbedaan kultur, perbedaan budaya selalu terjadi," jelasnya.
Yasonna mengakui kedatangan pengungsi tersebut meresahkan sejumlah warga setempat, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Sebab itu, pihaknya akan mencari jalan terbaik bersama instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan tetap memperhatikan aspek HAM.
"Dampak sosial, kita tidak mengikuti, belum apa ya, meratifikasi konvensi. Tapi, saya kira Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal yang baik dalam menampung pengungsi. Di kita ini sekarang ada 15 ribuan, hampir 13 ribuan lebih pengungsi, Afghanistan, Iran, yang terakhir Rohingya," jelasnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
