tirto.id - Pemerintah Indonesia dinilai represif terhadap acara yang bersifat kontra terhadap Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali, salah satunya Peoples’ Global Conference Against IMF-World Bank (PGC).
Sejumlah peserta PGC yang mengaku mendapatkan tekanan menggelar aksi demo di Bali International Convention Center (BICC) pada Kamis (11/10/2018) siang. Mereka meminta agar pertemuan ini dibatalkan karena IMF maupun Bank Dunia dinilai tidak bisa menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di dunia selama ini.
“Ini sangat tidak adil dan tidak bisa diterima bagi kami, orang-orang dari selatan. Kami mengalami langsung kebijakan maupun proyek IMF dan Bank Dunia yang destruktif. Kami dibungkam sehingga tidak bisa menyuarakan pendapat,” kata salah seorang peserta dari Afrika, Vitalice Meja, di Bali pada Kamis (11/10/2018).
Mereka mengaku penyelenggaraan PGC tidak hanya dihambat melalui sejumlah tekanan bagi para peserta dan penyelenggaranya. Mereka pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan lokasi acara dan vendor. Sampai-sampai mereka harus mengalami pembatalan lokasi acara sebanyak dua kali.
Aksi represif semacam ini telah dilaporkan ke Managing Director IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam sesi CSO Townhall pada Rabu (10/10/2018) kemarin. Salah seorang peserta sesi sempat mengeluhkan sikap intimidasi terhadap penyelenggaraan PGC.
Lagarde pun dikatakan sadar terhadap penyelenggaraan PGC serta meminta diadakannya dialog untuk bisa memecahkan isu yang menjadi fokus dari PGC.
“Tindakan semacam ini merupakan salah satu bukti minimnya ruang bagi CSO dalam wacana pembangunan,” ungkap peserta lain dari Filipina bernama Nurgul Dzahanaeva.
Forum PGC sendiri sedianya diikuti sejumlah peserta dari berbagai wilayah, seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Aksi mereka di BICC pun hanya berlangsung sebentar, karena para peserta aksi langsung diarahkan ke ruangan yang disediakan bagi para CSO (Civil Society Organization).
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
