tirto.id -
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pernyataan itu meremehkan krisis kemanusiaan yang tengah melanda sebagian Tanah Papua, termasuk di wilayah Yahukimo.
“Kami berduka cita atas meninggalnya puluhan warga di Tanah Papua terkait kesulitan pangan yang mereka hadapi, sekaligus menyayangkan pernyataan Wakil Presiden bahwa 24 warga yang meninggal dunia di Yakuhimo bukanlah akibat kelaparan,” kata Usman dalam keterangan tertulis dikutip Tirto, Jumat (3/11/2023).
Ia menjelaskan bahwa untuk menangani kasus kelaparan di Papua tidak cukup hanya mengutip pernyataan bupati setempat. Namun perlu ada penyelidikan serius di lapangan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2022 menunjukan prevalensi kerawanan pangan di Tanah Papua di atas rata-rata prevalensi nasional.
Usman melihat bahwa situasi kelaparan di Papua bukanlah isu baru. Orang Asli Papua di berbagai wilayah di Tanah Papua menghadapi tantangan serius dalam akses terhadap pangan, air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut terjadi selama bertahun-tahun.
Usman pun mendesak negara untuk segera mengambil tindakan konkret dalam menangani masalah kelaparan di Papua dan memberikan perhatian serius terhadap situasi yang semakin memburuk..
"Kami mendesak instansi terkait untuk segera mengirim bantuan kebutuhan dasar dan mendesak ke wilayah yang terdampak, termasuk pangan, air bersih, dan layanan medis," tutur Usman.
Amnesty juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali program-program ketahanan pangan yang selama ini tidak efektif untuk mengatasi masalah kelaparan di Tanah Papua, termasuk lumbung pangan.
“Dengarkanlah suara rakyat Papua untuk mencari solusi nyata atas permasalahan menahun ini," kata Usman.
Selain itu, krisis iklim turut memperburuk situasi pangan di Papua yang memang sejak awal kesulitan pangan. Untuk itu, Usman meminta pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat Indonesia, khususnya Papua dari dampak buruk krisis iklim.
Penulis: Iftinavia Pradinantia
Editor: Reja Hidayat
