tirto.id - Pemerintah mengklain pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong bukan sebuah keharusan bagi masyarakat untuk membayar demi mendapatkan vaksin COVID-19. Pemerintah berjanji tidak mewajibkan rakyat untuk ikut program vaksin gotong royong berdasarkan hasil rapat terbatas penanganan COVID secara daring, Senin (12/7/2021).
"Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," klaim Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan usai rapat terbatas, Senin (12/7/2021).
Budi menyebut bahwa program vaksin gotong royong individu diarahkan bagi pengusaha kecil yang belum masuk dalam program vaksin gotong royong KADIN. Pemerintah lantas membuka opsi pelaksanaan vaksin gotong royong individu demi mengakomodir kebutuhan akses vaksin.
"Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa masuk melalui programnya KADIN," kata Budi.
Budi juga mengatakan, vaksin gotong royong individu juga bertujuan menyasar para warga negara asing (WNA) di Indonesia. Para WNA yang tinggal di Indonesia bisa mendapatkan vaksin COVID-19 melalui layanan vaksin gotong royong individu.
Budi memastikan program vaksin gotong royong individu akan berjalan setelah pemerintah menerima vaksin COVID-19 dalam jumlah banyak. Ia mengklaim pemerintah akan menerima dosis hingga puluhan juta tiap bulan sehingga rakyat bisa memilih program vaksinasi gotong royong maupun vaksin gratis program pemerintah.
"Sebagai informasi ini juga akan dimulai di saat di mana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya. Kita bulan ini akan dapat 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta dan seterusnya 50 juta sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia," kata Budi.
Terpisah, Juru Bicara Kemkes dalam penanganan COVID Siti Nadia Tarmidzi menegaskan pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu adalah program vaksinasi yang dilakukan berdasarkan masukan masyarakat dalam percepatan vaksinasi. Ia menuturkan, program ini hanya bersifat opsi sehingga tidak diwajibkan dan tidak menghilangkan hak masyarakat mendapat vaksin.
"Vaksinasi Gotong Royong individu ini tidak wajib dan juga tidak akan menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah," kata Nadia kepada Tirto, Senin.
Nadia pun memastikan vaksin gotong royong individu tidak mengganggu program vaksinasi pemerintah. Ia beralasan, jenis vaksin, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatannya akan berbeda dengan program pemerintah.
"Vaksinasi Gotong Royong individu hanya akan menggunakan vaksin merek Sinopharm, sementara vaksin pemerintah akan menggunakan vaksin merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax," kata Nadia.
Saat ini, publik dan DPR menyoalkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong setelah beredar program Vaksinasi Gotong Royong individu yang akan dilakukan PT Kimia Farma. Program tersebut membuat rakyat secara individu bisa membayar untuk mendapatkan vaksin. Program tersebut menjadi legal setelah pemerintah merevisi aturan vaksinasi lewat Permenkes 19/2021.
Pemerintah sedianya akan menjual vaksin jenis Sinopharm melalui perusahaan pelat merah PT Kimia Farma, mulai hari ini. Untuk tahap awal, vaksin tersebut baru tersedia di delapan gerai Kimia Farma dengan harga Rp 879.140 per orang untuk dua dosis lengkap.
Namun, Kimia Farma menunda dengan dalih sedang memperpanjang waktu sosialisasi.
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro kepada reporter Tirto, Senin (12/7/2021).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
