Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membekali petugas pembimbing ibadah (bimbad) dengan pendekatan fiqih taisir dalam Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (Diklat PPIH) 2026. Dengan pendekatan ini, para petugas bimbad diharapkan mengedepankan kemudahan dan solusi, terutama saat menghadapi perbedaan praktik ibadah haji di tanah haram.
Hal tersebut diungkapkan Fasilitator Kelas Tugas dan Fungsi Bimbingan Ibadah (Tusi Bimbad) Diklat PPIH Arab Saudi 2026, Erti Herlina. "Kami membekali peserta dengan simulasi persoalan riil yang sering terjadi agar ketika bertugas mereka sudah siap memberikan solusi yang tepat,” kata Erti, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, baru-baru ini.
Erti mencontohkan persoalan tarwiyah, yaitu jemaah haji yang berangkat dari Makkah ke Mina, melaksanakan salat dan bermalam di sana terlebih dahulu sebelum melakukan wukuf di Arafah. Kemenhaj tidak memfasilitasi, tapi juga tak melarang. Namun, para jemaah disarankan sebaiknya langsung ke Arafah untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti terlambat masuk Arafah saat waktu wukuf.
Contoh lainnya adalah murur, yaitu metode pergerakan jemaah dari Arafah menuju Mina tanpa bermalam di Muzdalifah, melainkan hanya melintasinya. Jemaah tidak perlu turun dari bus saat di Muzdalifah dan langsung ke Mina.
Skema murur ini akan kembali diterapkan pada musim haji tahun ini. Metode ini akan diterapkan kepada jemaah lansia, disabilitas, jemaah dengan risiko tinggi (risti), serta para petugas Daker Bandara dan Madinah. Sedangkan petugas Daker Makkah akan berada di Muzdhalifah hingga para jemaah sudah didorong ke Mina semua.
Begitu juga dengan skema tanazul yang rencana akan diterapkan pada musim haji tahun ini. Dalam konteks ini, para jemaah yang di-tanazul-an akan pulang-balik dari Mina ke hotel di Makkah untuk melontar jumroh.
Karena itu, kata Erti, kebijakan haji 2026 menjadi materi utama agar seluruh pembimbing ibadah memiliki satu visi dan pemahaman yang sama.
"Kami ingin seluruh petugas satu suara. Perbedaan pandangan diselesaikan di kelas ini, sehingga saat bertugas jawaban petugas kepada jemaah seragam dan tidak membingungkan," kata Erti.
Dalam diklat ini, ada sebanyak 58 petugas Bimbad yang akan ditempatkan di tiga daerah kerja (daker), yakni Madinah, Makkah, dan Bandara.
“Alhamdulillah sejak hari pertama hingga hari ini seluruh rangkaian pembelajaran berjalan lancar," kata Erti saat ditemui di sela-sela kelas tusi hari terakhir pekan kemarin.
Erti mengatakan, mayoritas peserta merupakan pembimbing ibadah yang telah berpengalaman, baik sebagai konsultan ibadah, pembimbing kloter, maupun petugas haji pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga keluarga tusi yang digelar pada pekan kedua Diklat PPIH Arab Saudi 2026 berjalan lancar.
Sementara itu, salah satu peserta kelas Tusi Bimbad Diklat PPIH 2026, Mochamad Samsukadi, mengatakan, pembelajaran difokuskan pada penerapan fiqih taisir demi menjaga keabsahan ibadah sekaligus keselamatan jemaah.
"Prinsipnya ibadah jemaah tetap sah, tetapi keselamatan juga terjaga. Ini sangat penting karena mayoritas jemaah kita adalah lansia dengan latar belakang pendidikan yang beragam,” kata dia.
Selain pembinaan dan konsultasi ibadah, kata Samsu, Bimbad juga memiliki tugas pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar pelaksanaan manasik di tanah air tetap selaras dengan kebijakan Kemenhaj.
Menurut dia, semua tugas Bimbad saat di Arab Saudi akan berpedoman pada Rencana Kerja Operasional yang telah disusun dan divalidasi, agar fokus utama tetap pada kualitas dan kesempurnaan ibadah jemaah.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
