tirto.id - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan ukuran kapasitas kendaraan atau cubicle centimeter (cc) mobil kurang efektif diterapkan. Sebab, di daerah pedalaman masyarakat masih banyak memakai kendaraan-kendaraan bekas tambang yang mobil double cabin dengan cc di atas 2.000.
"Kalau dia berdasarkan cc saja sudah pasti tidak dapat padahal mungkin mereka berhak. Jadi menurut saya harus di-blending ini tatacaranya," katanya di Jakarta, Kamis (7/7/2022).
Belum lagi, kata dia, banyak satu keluarga sekarang memiliki empat mobil. Kendaraan dimiliki tersebut pun bervariasi mulai dari di atas 2.000 cc sampai sisanya di bawah 1.500 cc.
"Dan mobil-mobil mahal sekarang katakan saja VW juga ada kok, BMW ada yang 1400 cc. Kalau itu yang menjadi satu-satunya ukuran itu bermasalah," imbuh Deddy.
Di sisi lain, dia juga menekankan kepada Pertamina untuk memikirkan cara-cara lain dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada masyarakat selain menggunakan aplikasi MyPertamina.
Deddy menilai sistem yang digunakan untuk distribusi BBM harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah.
"Kepada Pertamina, pertama, jangan berharap ada satu sistem baku yang bisa dipakai di semua tempat semua harus disesuaikan dengan situasi yang ada. Ini supaya masyarakat tidak menjadi kacau, karena penggunakan aplikasi tidak mungkin diterapkan," ujarnya.
Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, dengan kondisi geografis dan kultural Indonesia yang berbeda-beda di setiap daerah, maka penerapan sistem pendistribusian BBM bersubsidi tersebut harus disesuaikan dengan kultur masing-masing daerah. Untuk itu, penting menekankan pendataan siapa yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Terakhir, Deddy juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina. Saat ini esensi dari penggunaan aplikasi MyPertamina yang sebenarnya ingin memeratakan keadilan subsidi BBM, justru malah lebih fokus kepada teknis penggunaan aplikasinya.
"Pertamina fokus pada aplikasinya its ok, tetapi harus ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bukan hanya oleh Pertamina," sebutnya.
Sebelumnya, Pemerintah dan Pertamina sudah menetapkan jenis kendaraan berhak mengonsumsi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) jenis Pertalite. Untuk roda empat plat hitam dengan dibatasi spesifikasi mesin 1.500 CC ke bawah dan roda dua 250 cc ke bawah.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, jika itu diterapkan maka akan mengurangi volume Pertalite sebesar 1,78 juta Kiloliter (KL) menjadi 26,71 juta KL dari prognosa awal.
"Kalau regulasi sudah keluar maka ini dapat menurunkan 26,71 juta KL tapi tetap masih tinggi dibandingkan prognosa," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI RI, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
