Pemantik Konflik Horizontal di Papua: Polanya Mirip Pilgub DKI 2017

Oleh: Alfian Putra Abdi - 2 September 2019
Dibaca Normal 3 menit
Presiden Jokowi diminta mendengar pendapat tokoh masyarakat dan adat Papua. Agar mereka sendiri yang menentukan arah pembangunan.
tirto.id - Konflik horizontal berulangkali dipancing untuk terjadi di Papua. Salah satunya lewat akun Facebook Dawai Lama. Pada Selasa, (27/8/2019), ia melantangkan hoaks yang memantik sentimen SARA: Ada bendera Israel yang dikibarkan di Papua.

"Selain mengibarkan bendera Bintang Kejora. Papua kini kibarkan bendera Yahudi Israel," bunyi kalimat yang Dawai unggah. Postingan itu sudah dibagikan lebih dari 4,9 ribu kali dan kini telah dihapus.

Kemudian Sabtu (31/8/2019), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) menegaskan, konten yang disebarkan Dawai itu salah. Postingan Facebook itu berisi video tahun 2018 yang dibumbui informasi palsu.

Namun apakah Dawai dicokok polisi untuk dimintai keterangan? Tidak jelas. Pada Ahad (1/9/2019), ia kembali mengunggah konten yang dinyatakan salah juga oleh Mafindo. Hal itu terkait rekaman video bentrokan antara aparat dengan pengujuk rasa.

Selain itu juga beredar hoaks pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp. Isinya terkait "Masjid di Papua dibakar". Menurut Mafindo video yang diunggah adalah rekaman video peristiwa kebakaran Masjid Agung Belopa di Luwu, Sulawesi Selatan.


Pada sisi lain para demonstran orang asli Papua, selalu berupaya tak memunculkan konflik horizontal. Bahkan Sekretaris Umum II Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Albert Mungguar menjelaskan, berantainya aksi antirasisme tak sekalipun menyasar para pendatang di Papua. Mereka hanya menargetkan kantong-kantong administrasi pemerintahan.

"Amber [pendatang dari luar Papua] belum ada korban jatuh karena kami menghargai. Sebab perjuangan orang Papua saat ini ialah perjuangan kemanusiaan, tidak pandang SARA," kata Albert saat ditemui reporter Tirto di Asrama Mahasiswa Papua di kawasan Batuampar, Condet, Jakarta Timur, Kamis (29/8/2019).

Begitu juga Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan AMP Komite Kota Semarang. Dalam aksi damainya, Ahad (18/8/2019), mereka menegaskan tak akan terprovokasi propaganda yang menggiring baku serang antarkelompok etnis atau agama tertentu di Papua. Sebab, dikutip dari Tabloid Jubi, musuh utama mereka adalah: militerisme, kolonialisme, dan imperialisme.

Memainkan Isu Identitas Mirip Pilgub DKI Jakarta

Konflik horizontal sudah terjadi di Papua. Roki, seorang warga Jayapura yang namanya minta disamarkan, membenarkan hal itu. Demonstrasi besar-besaran di kantor Gubernur Papua, Kamis (29/8/2019), diadang kelompok lain.

Kelompok lain itu, kontra demonstrasi anti tindakan rasisme. Hingga kelompok itu menutup beberapa ruas jalan di di depan kantor Kelurahan Argapura, Jayapura Selatan, Jayapura. Mereka juga merazia setiap kendaraan yang melintas, baik itu kendaraan sipil maupun milik TNI-Polri.

"Mereka mau melawan massa pendemo. Tetapi pendemo sudah dipulangkan [oleh aparat] dan mereka kecewa. Aksi berlanjut sampai pukul 14.00 WIT," ujar Roki kepada reporter Tirto, Jumat (30/8/2019).

Roki menuturkan, penyisiran itu mengakibatkan tiga warga lokal nyaris menjadi korban. Salah satu dari mereka perempuan. Mereka melarikan diri tunggang-langgang ke rumah warga Argapura karena diancam senjata tajam.

Massa yang razia, kata Roki, sempat terlibat gesekan dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi. Mereka melempari polisi dengan batu dan aparat membalasnya dengan muntahan gas air mata. Hingga akhirnya massa tersebut membubarkan diri.

Infografik HL Indepth Papua Lagi
Infografik HL Indepth 4 Akar Masalah Papua. tirto.id/Lugas


Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengakui, gesekan antarelemen masyarakat itu sudah terjadi di Papua. Maka dari itu TNI-Polri terus didampingi tokoh setempat untuk meredamnya.

"Itu dicegah jangan sampai terjadi salah paham dan memperkeruh situasi," ujarnya di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menjelaskan, ada kelompok yang menumpangi protes warga asli Papua dengan isu politik identitas. Menurutnya corak yang dimainkan mirip dengan Pigub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.

"Sesegera juga harus ditangkap master mind-nya. Orang Papua tidak pernah melakukan [aksi] seperti ini. Kalau demo-demo [menuntut] merdeka itu sudah biasa, bukan isu baru. Itu justru tidak relevan untuk konteks ini," ujarnya kepada reporter Tirto, Ahad (1/9/2019).

Menurut Adriana, sejauh ini ada empat kelompok di Papua. Mereka memainkan isunya masing-masing.

Pertama, ada kelompok massa yang pro kemerdekaan Papua. Kelompok ini bergerak dengan diawali isu anti-rasialisme yang kemudian diarahkan ke isu kemerdekaan. Kedua, kelompok milisi barisan merah putih dengan semangat Pro-NKRI.

Kemudian ketiga, kelompok nusantara yang sebagian besarnya pendatang dengan isu perekonomiannya. Keempat, kelompok yang tak teridentifikasi dan mendadak ikut-ikutan.

Situasi kiwari, kata Adriana, rumit. Pembakar fasilitas publik, pertokoan, dan kantor pemerintahan perlu dilihat pemerintah, sebagai ekspresi kekecewaan atas berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Papua.

"Itu bukan persoalan baru. Ini tumpukan persoalan yang kebetulan dimanfaatkan oleh master mind," terangnya.

Pak Jokowi, Contohlah Gus Dur

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Saiful Islam Al-Payage khawatir konflik horizontal di Papua meluas. Dia meminta Presiden Jokowi turun langsung ke Papua. Tujuannya fokus menyelesaikan masalah protes besar-besaran dan beruntun.

"Saya minta semua pihak untuk menahan diri, kita bangun tanah Papua yang penuh damai," ujar Saiful kepada reporter Tirto, Sabtu (31/8/2019).

Selain itu, Saiful mendesak aparat keamanan gabungan TNI-Polri taat pada standar operasional prosedur (SOP) dalam menyikapi segala persoalan di Papua. Tidak bertindak represif. Tentu agar situasi tak semakin keruh dan memunculkan persoalan baru.

Begitu juga menurut Adriana Elisabeth, jika TNI-Polri bertindak sembarangan, ketegangan akan semakin berumur panjang. Contohnya di Deiyai, Selasa (30/8/2019) lalu, terdapat 7 orang sipil yang meninggal karena gesekan dengan aparat keamanan.

"Seperti di Deiyai. Korban demo justru seolah-olah mereka tersangkanya. Itu bisa memicu persoalan baru," kata Adriana.


Adriana mengimbau, pemerintah segera berdialog dengan masyarakat Papua dengan jujur tanpa politisasi agar segala aspirasi masyarakat Papua dapat tersampaikan. Menurutnya pemerintah perlu mendengar pendapat orang asli Papua.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Bidang Hankam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Yaqut Cholil Qoumas. Dia menilai, berbagai masalah di Papua harus dituntaskan dengan cara pendekatan dari hati ke hati.

"Lakukan komunikasi secara intensif. Tanyakan apa yang masyarakat Papua inginkan. Kalau soal Papua jangan hanya persepsi Jakarta saja. Tanyakan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat di sana," ujar Gus Yaqut melalui pesan tertulis yang diterima reporter Tirto, Sabtu (31/8/2019).

Dia meyakini dialog yang setara antara Papua dan Jakarta, sebagai tindakan yang penting. Ruang itu harusnya dibuka lebar agar para tokoh-tokoh masyarakat dan adat Papua: Mengutarakan pandangannya terkait arah pembangunan di Papua sendiri. Tindakan itu, kata Yaqut, pernah dilakukan Presiden RI ke-4, Gus Dur.

"Seperti pernah saya sampaikan, apa yang dilakukan mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan dari hati ke hati bisa dicontoh," ujarnya.

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Alfian Putra Abdi
(tirto.id - Politik)

Reporter: Alfian Putra Abdi & Adi Briantika
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
DarkLight