tirto.id - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani permasalahan minyak goreng, termasuk dalam proses penstabilan harga di lapangan.
"Pada dasarnya itu adalah hak presiden untuk menunjuk siapa pun, namun bagi kami Pak Luhut sudah terlalu banyak yang diurus dan seharusnya dikembalikan rel undang-undang yaitu apabila urusan perdagangan seharusnya dikembalikan pada Kementerian Perdagangan," kata Deddy di Gedung DPR pada Rabu (25/5/2022).
Legislator PDI Perjuangan itu menyebut Jokowi terlalu bersandar kepada Luhut di setiap urusan. Sehingga menurutnya hal itu menjadi penyebab lemahnya kabinet saat ini.
"Kita ini ingin menunjukkan bahwa kabinet ini adalah kabinet presiden dan memiliki kekuatan yang bisa diatasi oleh presiden. Sehingga jangan setiap persoalan Luhut lagi, Luhut lagi," ungkapnya.
Dirinya menjabarkan sejumlah proyek pemerintahan yang selalu dipegang oleh Luhut, mulai dari PCR, vaksin dan sejumlah persoalan lain yang menurutnya harus diberikan kepada menteri terkait.
"Kalau menterinya dianggap tidak becus maka diganti saja, maka biarkan berjalan pada sistem yang berjalan jangan dibuat dengan ekstra sistem," ujarnya.
Selain itu, Deddy memiliki sejumlah kecurigaan mengenai latar belakang Luhut yang dianggap cukup dekat dengan para tersangka kasus ekspor minyak goreng yang saat ini sedang berperkara di Kejaksaan Agung. Ia khawatir terjadi konflik kepentingan.
"Karena pada saat terjadi penangkapan tersangka kasus minyak goreng ada banyak banyak foto Pak Luhut dengan sejumlah tersangka dan itu beredar di media sosial," jelasnya.
Menurutnya, tanpa campur tangan Luhut, persoalan minyak goreng sudah cukup ditangani oleh Menteri Perdagangan dan sudah dibantu oleh Menteri Perindustrian dalam proses distribusi.
"Saya kira persoalan ketersediaan dan pembuatan harga sudah diatur dalam undang-undang. Saat ini permasalahan bukan pada sistem dan mekanisme namun lebih kepada pendistribusian dan penegakkan hukum sehingga menjadikan pemerintah seolah tidak efektif dalam menjalankan sistem," ungkapnya.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengakui, dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menangani permasalahan minyak goreng di Tanah Air. Ia bahkan berjanji akan membereskan kelangkaan termasuk menstabilkan harga di lapangan.
"Saya hanya bantu saja, sekarang saya kira Insyaallah akan beres tuh minyak goreng, yang penting kan selesai, ya sudah," kata Luhut kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa 24 Mei 2022.
Luhut menyebut bahwa kebutuhan atau supply minyak goreng hari ini sudah cukup dan lebih. Bahkan harga di lapangan telah berangsur turun.
"Kita pastikan juga distribusi jalan, penyaluran jalan, pengawasan jalan oleh satgas pangan," imbuhnya.
Di samping itu, Luhut juga berencana akan mengaudit semua perusahaan sawit menyusul kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. Rencana audit tersebut paling cepat akan dilakukan pada Juni mendatang.
"Nanti kita audit semua kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, suratnya, HGU-nya (Hak Guna Usaha), HPL (Hak Pengelolaan), statusnya supaya jelas," terangnya.
Di saat yang sama, pemerintah juga akan mengaudit kantor perusahaan sawit. Dia akan melarang perusahaan sawit bermarkas di luar negeri agar pajak bisa masuk ke kas negara
"Harus di Indonesia, supaya pajaknya [masuk]," tegas Luhut.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
