tirto.id - Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkapkan bahwa para anggota Fraksi PDIP di DPR RI yang tergabung dalam Dewan Kolonel mendapat sanksi keras. Hal itu dikarenakan manuver mereka yang mendukung Puan Maharani untuk menjadi capres di 2024.
"Kenapa mereka langsung dijatuhkan sanksi keras dan terakhir. Karena mereka sudah melakukan di luar AD/ART kami. Dan sebelumnya sudah diberi peringatan pertama, kedua dan kemudian ketiga dengan keras dan ini yang terakhir," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP pada Senin (24/10/2022).
Di antara tokoh Dewan Kolonel yang sudah mendapat sanksi langsung dari Dewan Kehormatan adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.
"Masih ada beberapa nama yang memang mereka tidak terlibat langsung. Kami akan panggil untuk lakukan klarifikasi," jelasnya.
Berbeda dengan Dewan Kolonel yang sudah mendapat sanksi keras dari Dewan Kehormatan DPP PDIP, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih mendapat sanksi teguran lisan.
"Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota, kami sampaikan untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," terangnya.
"Kemudian kami sampaikan meskipun pernyataan Pak Ganjar itu tidak melanggar aturan tapi menimbulkan multitafsir maka kami jatuhkan teguran lisan," tegasnya.
Menurut Komarudin, posisi Ganjar di PDIP bukanlah orang baru. Sehingga pemahaman Ganjar akan aturan partai seharusnya sudah matang dan patut menjadi contoh bagi kader lain terutama yang masih muda.
"Oleh sebab itu beliau harus lebih disiplin. Karena dia ini bukan kader baru masuk tapi sudah tergolong senior," ungkapnya.
Selain Ganjar dan Dewan Kolonel, pada Rabu (26/10/2022) Dewan Kehormatan DPP PDIP juga akan memanggil Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo. Dia dipanggil karena pernyataannya di depan publik soal dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai capres.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
