Menuju konten utama

PDI-P Harap Jokowi Tak Menjadi Calon Tunggal di Pilpres 2019

PDIP menilai pesta demokrasi itu butuh adanya kontestasi gagasan yang berbeda untuk rakyat bisa menilai dan memiliki yang terbaik.

PDI-P Harap Jokowi Tak Menjadi Calon Tunggal di Pilpres 2019
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang penataan administrasi kependudukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4/2018). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

tirto.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadi capres tunggal atau melawan kotak kosong di Pilpres 2019. Menurutnya, pesta demokrasi itu butuh adanya kontestasi gagasan yang berbeda untuk rakyat bisa menilai dan memiliki pemimpin yang terbaik.

"Kami kan menginginkan ada kualitas demokrasi karena kontestasi gagasan. Kontestasi politik memerlukan adanya tampilan gagasan-gagasan besar untuk bangsa dan rakyat Indonesia," ujar Hasto di DPP PDI Perjuangan Jakarta pada Minggu (8/4/2018).

Kendati tentu saja, bagi partai pengusung Joko Widodo, PDI Perjuangan bersama Nasdem, Golkar, Hanura, PPP, PSI, dan Perindo, menyatakan bahwa pemimpin terbaik adalah Joko Widodo.

Menurutnya, kualitas demokrasi juga bisa tercermin dari adanya kontestasi gagasan yang lahir dari kubu capres-cawapres berbeda. Adanya gagasan berbeda tersebut nantinya dapat menjadi tolok ukur dalam mencapai kemenangan.

"Karena itulah terobosan-terobosan dilakukan dan itu juga esensi demokrasi. Ketika kita membangun konsensus nasional, itu juga konsensus demokrasi. Demokrasi ala Indonesia," ucapnya.

Sementara ini, ia meyakini bahwa tidak akan ada kotak kosong yang artinya Joko Widodo tidak akan menjadi capres tunggal di Pilpres mendatang.

"Kami meyakini bahwa Pilpres ke depan dipastikan tidak ada kotak kosong karena demokrasi juga memerlukan sebuah syarat adanya kontestasi gagasan untuk mencari yang terbaik," terangnya.

Ia menerangkan sebetulnya calon tunggal dimungkinkan saja terjadi, ketika rakyat menghendaki dan itu sebagai konsesus nasional. Itu sudah terjadi dalam praktik Pilkada provinsi/kabupaten/kota.

"Itu bukan kehendak PDI Perjuangan. Calon tunggal itu melalui kehendak bersama, bukan kehendak PDI Perjuangan. Kami memikirkan hal yang terbaik bahwa pada akhirnya rakyat yang berdaulat, rakyat yang menentukan pemimpin untuk mengemban tanggung jawab yang tidak mudah," ungkapnya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Shintaloka Pradita Sicca

tirto.id - Politik
Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Maya Saputri