tirto.id - Pemerintah akan memfokuskan pemberian vaksin tahap awal kepada 3,4 juta orang yang terdiri atas paramedis, TNI-Polri, penegak hukum dan pelayan publik.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan estimasi vaksin yang dibutuhkan untuk pemberian tahap awal sebanyak 6,9 juta dosis vaksin.
"Sasaran penerima vaksin, pemerintah merencanakan penerima vaksin itu di garda terdepan itu sekitar paramedis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik 3,4 juta [orang], butuhnya 6,9 juta [dosis vaksin]," kata Airlangga dalam konferensi pers daring usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Senin (12/10/2020).
Setelah 3,4 juta orang tahap pertama terpenuhi, fokus pemberian vaksin tahap selanjutnya akan diberikan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, perangkat daerah seperti petugas kecamatan dan RT RW yang jumlahnya sekitar 5,6 juta orang dengan dosis mencapai 11 juta.
Kemudian kepada tokoh pendidik, tenaga pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi sebanyak 4,3 juta orang atau 8,72 juta dosis. Lalu dilanjutkan kepada aparatur pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah sebanyak 2,3 juta orang atau 4,6 juta dosis.
Terakhir adalah masyarakat yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diproyeksikan mencapai 86 juta orang dengan total dosis diperkirakan sekitar 173 juta dosis.
"Dalam perencanaan untuk tahun 2021 itu sudah secure untuk kebutuhan 135 juta orang. Jumlah vaksin sekitar 270 juta dosis untuk 2021. Sisanya nanti terus didorong untuk 2022," kata Airlangga.
Dalam rangka pemenuhan target tersebut, pemerintah mulai melakukan finalisasi kontrak dengan perusahaan penyedia vaksin. Airlangga pun menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bernegosiasi pengadaan vaksin sekaligus pembayaran uang muka pembelian vaksin AstraZeneca.
"Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pemerintah sudah menyiapkan pengadaan vaksin. Sekarang Menkes maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final dengan AstraZeneca dan kami menyiapkan untuk pengadaan 100 juta dan untuk itu diperlukan down payment sebesar 50 persen atau 250 juta," kata Airlangga.
Pemerintah juga melakukan finalisasi pengadaan 143 juta vaksin dengan Sinovac. Pengerjaan vaksin Sinovac akan bekerja sama dengan PT Biofarma. Diperkirakan akan ada 18 juta vaksin Sinovac masuk ke Indonesia pada tahun 2020.
"Dari Sinovac itu diperkirakan tahun 2020 kita bisa mendapatkan sekitar 18 juta. Kemudian untuk di tahun 2021 itu sekitar 125 juta itu dari Sinovac," kata Airlangga.
Kemudian, pemerintah juga memfinalisasi kerja sama pengadaan 15 juta vaksin dengan Sinopharm. Pemerintah pun memperkirakan sekitar 15 juta vaksin masuk pada tahun 2020 dan 50 juta masuk pada tahun 2021.
"Sedangkan Cansino itu direncanakan tahun depan 15 juta dan AstraZeneca 100 juta," kata Airlangga.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
