Menuju konten utama

OJK Terus Mengkaji Model Bisnis Baru Program KUR

OJK sedang mencari model bisnis baru untuk program Kredit Usaha Rakyat. Langkah ini dilakukan dengan mengkaji realitas dan implementasi program tersebut di lapangan.

OJK Terus Mengkaji Model Bisnis Baru Program KUR
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (kanan) berbincang dengan nasabah Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa seusai membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kospin Jasa di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (18/3). Koperasi Kospin Jasa menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM dan masih terdapat 32 koperasi lain yang menginginkan berpartisipasi dalam menyalurkan KUR. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra..

tirto.id - Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mencari model bisnis baru untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seperti dikatakan Muliaman, proses pencarian tersebut dilakukan dengan mengkaji realitas dan implementasi KUR di lapangan selama ini.

Adapun KUR adalah program pinjaman bersubsidi terbesar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara-negara berkembang yang telah dibentuk pemerintah sejak 2007 lalu. KUR sendiri sempat didesain ulang pada 2015, dengan lebih menekankan pada penyediaan tingkat bunga bersubsidi bagi UMKM.

“OJK tentu saja pantau implementasinya, dan juga dampak persaingan dengan bank-bank yang tidak memiliki KUR. Tapi intinya, ini nanti akan jadi masukan. Saya kira kan ini juga belum selesai untuk model-modelnya apabila kita ingin mendorong ke sektor produktif,” ujar Muliaman di Soehanna Hall, Jakarta, hari ini, Rabu (22/3/2017).

Lebih lanjut, Muliaman menekankan pentingnya peran UMKM di sektor produktif. “Itu sedang kami coba bangun. Jadi semacam ada value chain lending model, dimana kami buat ekosistem pembiayaan menjadi beberapa macam sektor. Makanya kami harapkan nanti bisa diimplementasikan melalui program KUR,” ucap Muliaman.

“Jadi ini terus berjalan, intinya tentu saja beberapa masukan terus kami terima. Tapi yang terus kami dorong adalah agar implementasinya tahun ini tidak lebih rendah dari tahun lalu,” tambahnya.

Sebagai contoh, Muliaman pun menjelaskan model yang akan digunakan untuk sektor pertanian nantinya. “Akan melibatkan banyak pihak. Ada nasabahnya, ada yang membeli hasil produksinya, ada yang menjamin bahwa pupuknya tersedia, ada juga yang menjamin kualitas bibitnya utama, dan lain sebagainya. Kalau ekosistemnya sudah seperti ini, bank menjadi lebih berani karena sudah ada kepastian manajemen,” jelas Muliaman.

Menurut rencana, pada Jumat (24/3/2017) mendatang OJK akan menggelar pertemuan dengan sejumlah bank untuk membicarakan lebih lanjut perihal bagaimana ekosistem pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, seperti pertanian dan manufaktur.

Berbagai masukan soal program KUR, khususnya di sektor pertanian, memang telah beberapa kali disampaikan. Salah satunya, diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada 28 November 2016 lalu. Kala itu, ia menyinggung realisasi KUR untuk produksi pangan yang hanya sebesar Rp18 triliun, sementara untuk perdagangan pangan mencapai Rp47 triliun.

Darmin juga menilai petani akan mengalami kesulitan dalam mencicil kredit di bulan depannya karena sawah tidak menghasilkan produksi dalam waktu singkat. “Enggak bisa itu pinjam langsung cicil bulan depan. Dari mana dia dapat uang? Kalau dalam empat atau lima bulan, barulah padi memberikan hasil. Hal seperti itu akan membuat dia pontang-panting bayar cicilan dengan hasil yang belum ada,” ujar Darmin saat itu.

Pencapaian KUR hingga Oktober 2016 yang secara persentase mencapai 73,45 persen dari target juga tidak membuat Darmin puas. Adapun realisasi penyaluran KUR hingga bulan tersebut mencapai Rp80,22 triliun dari target sebesar Rp109,2 triliun.

Baca juga artikel terkait OTORITAS JASA KEUANGAN atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari