tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta bantuan sosial (bansos) sebagai antisipasi dampak sosial ekonomi dari pandemi corona COVID-19 segera disalurkan pekan ini. Jokowi tidak ingin masyarakat mencap pemerintah saat ini hanya menebar janji dalam menjalankan program sosial ekonomi.
Permintaan Jokowi ini ditujukan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat terbatas tentang laporan gugus tugas Covid-19 via teleconference dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4/2020).
"Berkaitan dengan dampak sosial ekonomi, saya minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan juga minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat sangat mendesak sekali," kata Jokowi.
Jokowi ingin bansos mulai dari program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan sosial langsung dan kartu sembako segera dijalankan. Termasuk juga pembagian sembako di Jabodetabek segera dilakukan.
"Semuanya harus jalan minggu ini," tegas Jokowi.
Jokowi beralasan program-program tersebut harus dilakukan karena sudah dibutuhkan masyarakat. Ia pun mengklaim sudah turun ke bawah untuk mendengar aspirasi warga. Menurut Jokowi masyarakat mengaku sudah menunggu bantuan pemerintah pusat sebagai dampak adanya pandemi corona COVID-19 ini.
Jokowi tidak ingin pemerintahannya disebut sebagai tukang obral janji hanya karena program penanganan terdampak Covid-19 tidak kunjung terealisasi.
"Nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja tapi barang tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar jajarannya mewaspadai kelangkaan pangan akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut merespon peringatan Food and Agriculture (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal ancaman kelangkaan pangan pada akhir Maret 2020 lalu.
"Ini peringatan dari FAO agar betul-betul kita perhatikan, kita garis bawahi mengenai peringatan bahwa pandemi Covid-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia," kata Jokowi.
Jokowi lalu memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar mengimbau para kepala daerah untuk mencegah kelangkaan pangan dan lonjakan harga pangan.
"Pak menteri dalam negeri agar menjaga gubernur, bupati, walikota diingatkan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok, membuat perkiraan-perkiraan ke depan sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau," pungkas Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
