Wawancara Khusus
Mengulas secara mendalam sisi-sisi lain dari pandangan seorang tokoh publik.

Pelaku TPPO-Adopsi Ilegal Berlindung di Balik Anonimitas Medsos
Negara perlu mengambil peran dalam pencegahan TPPO anak dan adopsi ilegal dari hulu.
Indeks Wawancara Khusus

Budiman Sudjatmiko: Kemiskinan di Desa Lebih Cepat Teratasi
"Kita kurang fokus pada the most needy one, yang paling butuhkan, yang juga kena penyakit."

Mengenali Narasi Buzzer: Memainkan Emosi & Picu Kebencian
Ciri Buzzer yang paling utama sebenarnya adalah dia mau memecah belah diskusi, memecah belah atensi, memecah belah masyarakat, dan memecah belah warga.

dr. Kristiana: Kecanduan Game Tak Bisa Ditentukan Serampangan
Bermain game itu wajar dan tidak mesti terkait dengan kegiatan negatif. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui batas seseorang masuk kategori kecanduan.

Wakil Ketua LPSK: Korban TPKS Trauma Seumur Hidup
"Korban TPKS itu dia mengalami trauma seumur hidupnya. Maka, pelakunya sudah selayaknya bertanggung jawab seumur hidup korbannya."

AI Menuju Arah Dominasi, Peran Manusia Kian Tergerus
Ketika tidak digunakan secara sistematis, AI akan menggusur manusia bukan sekedar mendominasi. Benarkah?

PPATK Beberkan Modus Baru Sindikat Judi Online di Indonesia
Kenali modus-modus baru dalam transaksi judi online, jangan sampai tertipu!

BRIN: Partai Politik adalah Aset Negara Bukan Milik Perorangan
Siti Zuhro mendukung kenaikan banpol karena dalam realita di lapangan kas partai tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional.

JPPI: Tidak Boleh Ada Diskriminasi atas Layanan Pendidikan
Daya tampung sekolah negeri terbatas. Beberapa anak terpaksa sekolah di sekolah swasta yang berbayar atau bahkan harus putus sekolah.

Gibran Bicara soal Fraud eFishery hingga Sirkel Pendiri Startup
"Apapun yang nanti saya lakukan, saya akan memastikan bahwa keberlanjutan dampaknya bisa berlangsung selama mungkin, dibanding sekadar menjadi besar."

Kegelisahan KPAI soal Grup Fantasi Sedarah dan Barak untuk Anak
KPAI bicara kasus grup Facebook Fantasi Sedarah hingga kebijakan pendidikan barak militer ALA Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Simak selengkapnya.
Masuk tirto.id












