tirto.id - Bentang haktera tambak di sepanjang pesisir Desa Pantai Bahagia menandakan masa kejayaan warga Kampung Beting, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Bandeng, penghuni tunggal tambak, jadi pusaka paling dipuja. Produksi yang melimpah berbanding lurus dengan cuan yang diraih.
Untung besar disimbolkan dalam bentuk rumah-rumah megah, bertembok gagah. Warga luar bahkan mengganti sebutan Kampung Beting dengan “Kampung Dolar” agar senapas dengan nama Desa Pantai Bahagia.
“Sekarang warga protes minta ganti nama jadi Pantai Belangsak, soalnya sudah enggak ada bahagia-bahagianya,” ucap Rahmat di depan rumahnya di Kampung Beting, akhir November 2019.
Tak sulit bagi Rahmat untuk menggali memori saat ia masih kanak-kanak, yang setelah dewasa menjalani lakon getir.
Kampung Beting kini sepi. Para tetangga penghuni rumah megah sudah angkat kaki. Warga RT 05, area paling dekat dengan pesisir pantai, sudah rata ditelan air laut.
Tambak-tambak hanyut. Bandeng tak pernah kembali, hanya tersisa kepiting lumpur dan ikan gelodok yang meloncat ke sana-sini. Bakau-bakau liar bercampur sampah menyinggahi area yang dikosongkan manusia.
“Rumah warga di deket pantai ke-gulung ombak. Habis,” kata Rahmat.
Rahmat tak ingat persis kapan ombak menukar nasib kampungnya, yang mendorong penduduk pelan-pelan mengungsi.
Satu hal paling disadari Rahmat adalah jarak rumahnya ke pantai yang dulu 4 kilometer kini tinggal separuhnya, “Kayaknya dari tahun ke tahun makin dekat.”
Rekaman jumlah penduduk oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan ada penyusutan populasi di Desa Pantai Bahagia: 8.166 jiwa pada 2014 menjadi 7.161 jiwa pada 2016.
Mengutip analisis Ecological Footprint oleh Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor, penggunaan lahan di Muara Gembong didominasi oleh lahan tambak seluas 7.344 hektare, sementara lahan bakau hanya 379 ha.
Terjerat Bangke
Di depan rumah dengan tembok nyaris rapuh tergerus air laut, Jamaluddin mengenang masa remajanya. Ia mengaku pernah sangat mudah mendapatkan ikan-ikan sekalipun tanpa perlu berlayar ke tengah laut utara Jawa. Hanya perlu tekad dan rakit bambu seadanya, ia bisa menangkap ikan-ikan di pedalaman hutan bakau.
“Dalam sehari saya bisa dapat ikan satu kuintal,” kata warga RT 04 Desa Pantai Bahagia ini.
Saking membeludak, ia bisa menyortir ikan mana yang pantas dijual dan tidak. Sekitar tiga dekade lalu itu, jual beli ikan belum menggunakan timbangan. Alhasil, Jamal terbiasa menjualnya dengan patokan satu ember. Per ember dijual seharga Rp5.000-Rp25.000; ketika itu sangat cukup menghidupi keluarganya.
“Dari hasil itu ada yang untuk bangun rumah dan lain-lain. Untuk nelayan kecil menjanjikan, tidak bikin kelaparan,” ujarnya.
Kini tak cuma penghasilan dari laut, jumlah ikan pun berkurang, “Kemarin saya habis modal Rp70 ribu, tapi dapat ikan cuma Rp30 ribu dengan berat yang jauh dari 1 kuintal. Itu pun sudah dicampur ikan dan udang.”
Kondisi hidupnya serba pas-pasan itu membuatnya putar otak menghidupi keluarga kecilnya. Jika tak melaut, ia mencari lindung atau kerang. Akan tetapi, penghasilannya cuma Rp100 ribu per hari. Ia akhirnya berutang di bank keliling atau tenar disebut bangke.
“Utang saya ada Rp1 juta, Rp700 ribu, dan Rp400 ribu,” ujarnya.
Hatinya sempat semringah ketika pemerintah daerah berjanji mendirikan koperasi nelayan. Kenyataannya, koperasi itu tak memberi untung, “hanya sebatas bikin koperasi saja. Untuk alatnya tidak ada.”
Perubahan pendapatan rumah tangganya itu berbarengan dengan bencana abrasi menerjang desanya sejak 2000. Hutan bakau yang menghilang mengubah jarak rumahnya dan laut utara Jawa.
“Dari rumah saya kalau mau maranin pinggir laut dulu sekitar 2 jam jalan kaki. Semua masih daratan. Sekarang bukan 2 jam lagi, asal air [ombak pasang] datang bisa di depan rumah,” ujarnya.
Kondisi itu dialami juga oleh Suhendra, warga RT 05 Desa Pantai Bahagia, yang harus berutang buat membeli mesin kapal seharga Rp1 juta, plus dengan bunga.
“Cicilannya 12 minggu. Seminggu Rp100 ribu,” ujarnya. Meski pontang-panting, Hendra mengaku masih sanggup membayar tepat waktu, kendati pendapatannya juga pas-pasan.
'Tsunami Aceh Zaman SBY'
Casem mengingat kapan ombak mengambil alih separuh luasan kampungnya. Ia bilang itu tak berselang lama dari gelombang tsunami Aceh pada 2004.
“Kalau malem dibilang hati-hati, jangan tidur soalnya angin kenceng. Inget saya gitu, pas zaman Pak SBY,” kata ibu dari dua anak ini di bale bambu depan rumahnya.
Casem tinggal di Kampung Muara, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, masih satu garis pantai dengan Kampung Beting. Casem adalah pemilik satu dari empat rumah yang tersisa di RT 01 Kampung Muara.
Rumah yang dibangun almarhum suaminya 40 tahun silam itu kini berbatasan dengan air laut, padahal dulu ke pantai butuh setengah jam jalan kaki.
Betis rumah bertembok keramik merah kini lebih rendah dari halaman luar. Demi menahan banjir ombak, tanggul semen dibangun di pintu depan rumahnya plus karung-karung pasir di sekeliling rumah.
Namun, air laut tetap merayah ke dalam rumah. “Itu kulkas udah mati kena air,” katanya.
Dua putri Casem sudah menikah. Awalnya, anak dan menantunya tinggal satu atap. Banjir laut mengubah cara pandang atas keselamatan diri. Anak-anaknya pindah ke daratan yang sedikit lebih jauh dari bibir pantai di Kampung Baru. Casem menolak ikut.
“Sekarang saya dewekan (sendirian) di sini. Siapa yang mau jaga rumah sama barangnya? Biar aja. Lagian kalau banjir cepet surutnya, cuma hitungan jam,” katanya.
Casem tak punya penjelasan yang menghubungkan kejadian tsunami Aceh dan kenaikan air laut di kampungnya. Juga mengapa sejak itu ombak semakin ganas, “apalagi pas musim barat,” katanya.
Kebanyakan warga nelayan Kecamatan Muara Gembong hanya mengenal dua musim sepanjang tahun; timur dan barat. Musim timur berlangsung dari bulan ke-4 sampai bulan ke-10, antara April hingga Oktober; selebihnya musim barat.
Musim timur adalah waktu terbaik untuk mencari ikan lantaran gelombang laut masih bisa diajak berkawan. Sebaliknya, “Kalau barat, kagak ada yang berani ke laut. Ombaknya gede, kadang juga suka bawa sampah. Segala macem barang ada,” kata Casem, yang kerap beralih profesi jadi pemulung bila musim barat.
Namun, musim barat tahun ini bergeser dari biasanya, ujarnya. Menjelang akhir November, tanda-tanda musim barat baru datang. Lagi-lagi, Casem tak paham mengapa itu bisa terjadi.
Peneliti oseanografi dan perubahan iklim global dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adi Purwananda memastikan tsunami di Aceh tidak berhubungan dengan abrasi di pesisir Pantai Utara Jawa.
“Tidak. Terlalu jauh,” kata Adi. Ia menjelaskan gelombang laut sampai ke pesisir murni dipengaruhi oleh angin, bukan gerakan lempeng.
Gelombang itu bisa menimbulkan abrasi ketika sedimentasi di wilayah pesisir sangat terbatas. “Makin dangkal pesisir, makin besar (dampak) gelombang lautnya.”
Memang benar, angin barat lebih ganas ketimbang timur. Peneliti muda LIPI ini menjelaskan perairan Indonesia terpengaruhi angin muson karena berada di antara Benua Asia dan Australia.
Pada periode Desember hingga Maret, angin dari Benua Asia berembus ke arah Australia. Angin itu bertekanan tinggi karena musim dingin terjadi di belahan bumi bagian utara.
Hal itu kemudian menyebabkan angin bertiup kencang dan terus-menerus. Puncaknya biasa terjadi pada Januari.
“Musim barat menjadi lebih ekstrem bagi perairan pesisir utara karena angin langsung berhadapan dengan permukaan Laut Jawa. Gelombang yang terbentuk menjadi lebih ekstrem ketimbang musim sebaliknya,” katanya.
Namun, tetap saja, dampak abrasi akibat musim barat benar-benar bergantung penuh terhadap kondisi sedimen di pesisir. Begitu pula dengan kenaikan air laut akibat pemanasan global, menurut Adi.
Tembakan Kebo Pembesar
Jumin terpaksa pasrah. Seandainya rumah hasil keringatnya diganti harga sepadan, pasti ia mau pindah dari Kampung Muara sejak lama.
Tapi, menurutnya, para penguasa tak peduli. Tak ada ganti rugi. Tak ada upaya melindungi warga dari ancaman kenaikan air laut yang kian di depan muka.
Rumah Jumin sudah berkali-kali diterpa ombak. Posisinya menjorok ke laut. Tanah di halaman rumahnya selalu becek. Lantai keramik tertutup lumpur kering.
“Dulu waktu belum ada keramik, saya pasang tegel. Tenggelam. Keruk lagi, ganti keramik. Udah dipasang, eh kerendem lagi,” katanya.
Semua orang yang mengenalnya sudah berkali-kali meminta Jumin pindah. Apalagi, kini ia hanya tinggal berdua dengan putri terakhirnya berusia 7 tahun. Jumin bersikeras mempertahankan harta terakhirnya.
“Saya tungguin sampai benar-benar habis ke-gulung ombak,” ucapnya.
Buntung yang dialami Jumin bukan tak diketahui. Jumin sudah berkali-kali bicara ke kepala desa untuk minta solusi. Bermacam-macam pejabat sudah melihat langsung kondisi di kampungnya.
“Pak Camat, Pak Lurah, Bupati, sampai Pak Jokowi juga ke sini (awal 2019). Tapi, ya masih gini-gini aja. Gubernur siapa tuh yang baru (Ridwan Kamil) juga gitu.”
Harapan yang mampir ke telinga Jumin dan warga lain adalah pemerintah bakal mendirikan tanggul di sepanjang garis pantai Kecamatan Muara Gembong.
Namun, tanda pembangunan tanggul belum muncul. “Cuma tembakan kebo (omong kosong). Janji mau didam, sampai camatnya ganti lagi juga janjinya masih gitu,” tukasnya.
Muslim, Sekretaris Kecamatan Muara Gembong yang kami temui di kantornya, mengaku pemerintah daerah memang belum punya program pembangunan tanggul di sepanjang garis pantai.
“Memang ada rencana bangun bronjong (gabion) untuk pemecah ombak, tapi enggak dalam satu atau dua tahun ke depan,” katanya tanpa menjelaskan secara detail kapan memulai program itu.
Begitu pula uang kompensasi bagi warga yang rumahnya tergusur ombak. Menurutnya, pemerintah desa punya program rumah tinggal layak huni, tapi ia sendiri tak memiliki data terkait program itu plus informasi prosedur yang harus dilalui warga demi memperoleh satu unit rumah.
Saat ini, ujar Muslim, program infrastruktur yang menjadi prioritas di kecamatannya adalah membangun jembatan dan merapikan akses jalan desa.
“Lebihnya tergantung pemerintah daerah yang lebih tinggi, apa mau ngasih dari APBD atau enggak?" kata Muslim.
______Liputan ini adalah kolaborasi antara Storigraf dan Tirto.id atas dukungan dan kerja sama dari Internews’ Earth Journalism Network (EJN) dan Resource Watch.
Editor: Fahri Salam
