tirto.id - Sejak berkuasa, rezim Taliban di Afghanistan melakukan sejumlah pembatasan terhadap hak-hak kaum perempuan. Bahkan, Taliban mulai mengekang anak perempuan untuk sekolah hingga aktivitas lain di ruang publik.
Sebelumnya, Afghanistan berada di bawah cengkraman Amerika Serikat. Setelah mencapai kesepakatan, akhirnya AS dan NATO menarik pasukannya.
Dalam klausulnya, Taliban diminta melindungi wilayah Afghanistan dari pengaruh Al-Qaeda, serta melibatkan beberapa aktivis perempuan dalam negosiasi damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban.
Namun, sejumlah laporan menunjukkan hak-hak kaum perempuan Afghanistan justru mengalami penindasan semenjak dikuasai secara penuh oleh Taliban. Di antaranya ialah batasan sekolah hingga larangan lain dalam beraktivitas di ruang publik.
Para wanita mengantre untuk menerima uang tunai pada distribusi uang yang diselenggarakan oleh Program Pangan Dunia di Kabul, Afghanistan, pada Sabtu, 20 November 2021. Ribuan keluarga Afghanistan mendaftar untuk mendapatkan bantuan WFP karena mereka tidak mampu membeli makanan di tengah keruntuhan ekonomi negara itu. (AP Photo/Petros Giannakouris) Aturan dan Larangan Perempuan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban
Pada periode Maret 2022, Taliban melarang anak perempuan pergi ke sekolah untuk kelas menengah ke atas atau mulai kelas 7. Meskipun sempat mendapatkan kecaman dari dunia internasional, Taliban menerapkan aturan tersebut.
"Banyak anak perempuan yang sudah bersemangat dan menunggu di luar sekolah. Mereka ada di sini beberapa jam sebelum kelas dimulai. Mereka sangat senang dan semangat. Kemudian kami memberi tahu mereka tentang aturan baru itu," kata salah satu guru di Kabul, seperti dikutip The Guardian.
"Mereka mulai ramai. Saya tidak punya sesuatu lagi untuk disampaikan. Aku pergi selama 1 jam dan menangis," lanjutnya. Beberapa siswi masih berdiri di luar gedung. Mereka tidak mau memulai langkah untuk kembali ke rumah.
Pada laporan lainnya, Taliban juga mengeluarkan aturan baru yang melarang perempuan memasuki area publik, termasuk taman umum dan pasar malam di kota.
Aturan tersebut semakin menekan kaum perempuan setelah terdapat larangan bepergian tanpa pendamping laki-laki dan dipaksa memakai hijab atau burka setiap kali keluar dari rumah, dan penutupan sekolah khusus perempuan.
"Kami sebelumnya merasa senang. Kami lelah tinggal di rumah. Dalam Islam itu boleh keluar dan mengunjungi taman. Ketika Anda tidak memiliki kebebasan di negara Anda sendiri, lalu apa artinya hidup di sini?" ujar Raihana, perempuan 21 tahun.
Pada 10 November 2022, menurut AFP, Taliban juga melarang keras perempuan pergi ke gym atau pusat kebugaran, sekaligus melanjutkan aturan yang dianggap menindas kaum perempuan dan membatasi hak-haknya.
Terhadap kebijakan barunya itu, Mohammed Akef Mohajer dari pihak Taliban bahkan mengancam bakal melakukan penutupan taman dan gym untuk para perempuan dengan dalih banyak aturan yang dilanggar.
"Perintah itu tidak dipatuhi dan aturan dilanggar, dan kami harus menutup taman dan gym untuk perempuan. Dalam kebanyakan kasus, kami telah melihat pria dan wanita bersama di taman dan hijab tidak dipatuhi."
"Jadi kami harus membuat keputusan lain dan saat ini kami memerintahkan semua taman dan gym ditutup untuk perempuan," sebut Akef Mohajer.
Sementara itu, UN Women mencatat sejumlah kasus terkait hak-hak perempuan selama Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban sejak September 2021 hingga Agustus 2022.
Dalam laporannya, Komisi Kebudayaan juga sempat mengeluarkan larangan bagi kaum perempuan untuk bermain olahraga. Kementerian Pendidikan setempat bahkan melarang perempuan belajar dan menjadi dosen di tingkat universitas. Selain itu, juga terdapat aturan terkait pemisahan ruangan kelas berdasarkan gender.
Di luar masalah penutupan sekolah dan larangan masuk sekolah bagi anak perempuan, pada Maret 2022 Taliban juga mengeluarkan larangan kepada pihak airlines untuk penumpang wanita yang tanpa pendamping mahram. Hal ini berlaku bagi terminal domestik maupun internasional.
Penulis: Beni Jo
Editor: Alexander Haryanto
