tirto.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menyoroti dugaaan penandatanganan pakta integritas oleh Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban, dan Penjabat (PJ) Bupati Sorong, Yan Piet Moso. Salah satu poin pakta integritas itu memuat persetujuan untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Sahroni menyebut tindakan Kabinda Papua Barat dan Penjabat Bupati Sorong tersebut sebagai aksi "cari muka". Ia menilai para pejabat negara tersebut sedang mencari perhatian dari anggota partai politik demi jaminan karirnya.
"Carmuk (cari muka) untuk memenangkan paslon tertentu agar dilindungi dari segala aspek hukum," kata Sahroni di Komplek DPR/MPR RI pada Rabu (15/11/2023).
Sahroni menyampaikan bahwa tindakan "cari muka" tersebut tidak akan berguna. Menurutnya, aksi beking pejabat saat ini sudah tidak berlaku.
"Gue pernah tuh menyampaikan di republik ini enggak ada yang menjamin secara hukum bagi siapa pun dia. Kalau tidak hati-hati maka hukum yang berlaku pada siapa pun," kata Sahroni,
Sahroni menjamin KPK yang saat ini telah menangkap PJ Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dapat menindak kasu tersebut secara serius.
"Kita dukung KPK untuk melakukan tindakan pada hal korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang ada di republik kita," kata dia.
Isu pakta integritas itu awalnya diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman.
“Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong,” demikian bunyi poin 4 dalam cuitan Benny di akun Twitter X pribadinya. Reporter Tirto sudah mendapat izin dari Benny untuk mengutip twit tersebut
Benny juga menyoalkan isi dokumen tersebut berkaitan dengan Yan Piet Moso yang ditangkap KPK.
“Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu? Mengapa pula ada tandatangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#" tulis Benny.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri memerintahkan tim penyidik untuk mengecek dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.
Pengecekan itu dilakukan karena penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Yan.
"Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita atau tidak, tapi saya tidak tahu. saya akan cek dari mana rekan-rekan mendapatkan itu, nanti dicek deputi ke barang bukti yang disita," Kata Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Gilang Ramadhan
