tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, buka suara soal polemik masuknya program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menurut dia, masuknya program capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu hanya sebagai tindakan antisipasi pemenang Pilpres 2024 saja.
"Itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu," kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Ia menyebutkan, selain sebagai tindakan antisipasi, masuknya program Prabowo-Gibran ini juga agar ada keberlanjutan program Pemerintah Pusat di tahun 2024 dengan program tahun depan.
Meski demikian, kata Muhadjir, RAPBN 2025 yang berisikan program Prabowo-Gibran belum disahkan oleh DPR RI. Karena itu, ia menilai dimasukannya program Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025 bukan merupakan hal yang terlalu dini.
"Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," tuturnya.
"Itu kan masih dalam pembahasan, [RAPBN 2025] juga belum diketok oleh DPR, masih pembahasan kok," imbuh Muhadjir.
Ia turut menilai, dengan dimasukannya program Prabowo-Gibran, simulasi APBN 2025 masih tergolong aman. Sebab, Muhadjir menyebutkan, sejatinya tak terlalu banyak penambahan anggaran dalam program paslon tersebut.
"Jadi, jangan bayangkan nanti kemudian ada tambahan anggaran baru khusus gitu, enggak," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan bahwa mereka membahas soal sejumlah program prioritas.
Salah satunya adalah pelaksanaan program makan siang gratis yang menyasar pada balita, ibu hamil dan siswa SD/MI dan SMP.
Ia mengaku sudah ada alokasi penerima berdasarkan data yang dipegang pemerintah. Ia mencontohkan program ibu hamil dan balita mencapai 22,3 juta orang balita.
Kemudian anak SD sebanyak 7,7 juta, SD dan MI sebanyak 28 juta dan SMP 12,5 juta. Ia memastikan program akan berjalan sesuai tahapan.
"Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan," kata Airlangga.
Airlangga memastikan program akan berlangsung sesuai tahapan di Indonesia. Ia pun menjamin program sudah bisa jalan pada 2025.
"2025 sudah bisa dimulai tahap awal," kata Airlangga.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Dwi Ayuningtyas
